Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil perihal penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. Ia kerap melihat bantuan itu hanya ditumpuk di kantor-kantor pemerintahan maupun posko bencana alam.
"Biasanya saya lihat di lapangan semuanya ditumpuk, di posko ditumpuk, di kelurahan ditumpuk. lalu lalang truk membawa bantuan. Masyarakat yang terkena bencana melihat, hanya melihat, tapi tidak pernah dibagi. Karena barangnya disetop di kecamatan di kelurahan atau di posko," kata Jokowi saat berpidato pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Jokowi tidak mempermasalahkan apabila pihak-pihak yang dimaksud menyimpan bantuan itu untuk stok. Akan tetapi ia mengingatkan kalau separuhnya bisa diserahkan kepada masyarakat.
Meskipun tak langsung digunakan, namun yang Jokowi mau masyarakat sudah memegang bantuan tersebut. Menurutnya, selama ini masyarakat hanya bisa melihat bantuan itu lalu lalang tanpa diserahkan.
"Sebagai hiburan, pas ada bencana, wah, saya ada beras, ada supermie, hanya lewat bantuan di depan mata lewat 3 kali tapi nggak pernah dibagi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyinggung sulitnya mekanisme pencairan bantuan dalam bentuk uang tunai. Beberapa ia temukan hal tersebut di beberapa daerah.
"Kita mau menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu ternyata ruwetnya setengah mati, prosedur yang harus dilalui, ada ini, ada ini," terangnya.
Kepala Negara lantas meminta agar penyaluran bantuan berupa uang tunai bagi masyarakat bisa dilakukan secara sederhana mengingat statusnya kebencanaan.
"Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta pak Suharyanto juga kepala BPBD di daerah semua sederhanakan. Regulasinya pak gubernur, pak wali, pak bupati, sederhanakan. Dalam posisi kebencanaan kecepatan itu dibutuhkan."
Baca Juga: Tren Penegakan Hukum Membaik, Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Stabil
Berita Terkait
-
Diam-diam jadi Orang Penting di Balik Koalisi 3 Partai Besar Ini, Megawati Sudah Tahu 'Gerakan Senyap' Jokowi Jelang Pilpres
-
Jokowi Sebut Indonesia Menduduki Peringkat Tiga Teratas Sebagai Negara Paling Rawan Bencana
-
Sudah Terendus Megawati, Analis Sebut Jokowi Jadi Sosok 'Pembina' Koalisi KIB
-
CEK FAKTA: Jokowi Dimakzulkan Malam Ini, Petaka Benar-Benar Menimpa Istana, Benarkah?
-
Prabowo Subianto Disebut Banyak Ditinggal Pendukung Usai Merapat ke Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar