Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil perihal penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. Ia kerap melihat bantuan itu hanya ditumpuk di kantor-kantor pemerintahan maupun posko bencana alam.
"Biasanya saya lihat di lapangan semuanya ditumpuk, di posko ditumpuk, di kelurahan ditumpuk. lalu lalang truk membawa bantuan. Masyarakat yang terkena bencana melihat, hanya melihat, tapi tidak pernah dibagi. Karena barangnya disetop di kecamatan di kelurahan atau di posko," kata Jokowi saat berpidato pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Jokowi tidak mempermasalahkan apabila pihak-pihak yang dimaksud menyimpan bantuan itu untuk stok. Akan tetapi ia mengingatkan kalau separuhnya bisa diserahkan kepada masyarakat.
Meskipun tak langsung digunakan, namun yang Jokowi mau masyarakat sudah memegang bantuan tersebut. Menurutnya, selama ini masyarakat hanya bisa melihat bantuan itu lalu lalang tanpa diserahkan.
"Sebagai hiburan, pas ada bencana, wah, saya ada beras, ada supermie, hanya lewat bantuan di depan mata lewat 3 kali tapi nggak pernah dibagi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyinggung sulitnya mekanisme pencairan bantuan dalam bentuk uang tunai. Beberapa ia temukan hal tersebut di beberapa daerah.
"Kita mau menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu ternyata ruwetnya setengah mati, prosedur yang harus dilalui, ada ini, ada ini," terangnya.
Kepala Negara lantas meminta agar penyaluran bantuan berupa uang tunai bagi masyarakat bisa dilakukan secara sederhana mengingat statusnya kebencanaan.
"Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta pak Suharyanto juga kepala BPBD di daerah semua sederhanakan. Regulasinya pak gubernur, pak wali, pak bupati, sederhanakan. Dalam posisi kebencanaan kecepatan itu dibutuhkan."
Baca Juga: Tren Penegakan Hukum Membaik, Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Stabil
Berita Terkait
-
Diam-diam jadi Orang Penting di Balik Koalisi 3 Partai Besar Ini, Megawati Sudah Tahu 'Gerakan Senyap' Jokowi Jelang Pilpres
-
Jokowi Sebut Indonesia Menduduki Peringkat Tiga Teratas Sebagai Negara Paling Rawan Bencana
-
Sudah Terendus Megawati, Analis Sebut Jokowi Jadi Sosok 'Pembina' Koalisi KIB
-
CEK FAKTA: Jokowi Dimakzulkan Malam Ini, Petaka Benar-Benar Menimpa Istana, Benarkah?
-
Prabowo Subianto Disebut Banyak Ditinggal Pendukung Usai Merapat ke Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif
-
Temuan SPPG Fiktif MBG di Hutan hingga Pemakaman, DPR Minta Usut Tuntas