Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Makassar Andhi Pramono terkait dugaan kejanggalan harta kekayaannya yang viral di media sosial.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan Andhi bakal dipanggil untuk diklarifikasi soal Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya pada minggu depan.
"Kami akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap saudara Andhi Pramono, mungkin minggu depan kami undang," kata Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2023).
Pahala menuturkan pihaknya sudah menerima temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi keuangan Andhi yang diduga janggal.
Laporan hasil analisis (LHA) transaksi keuangan Andhi diterima KPK pada Maret 2022 lalu.
"Dan kami bilang LHA (PPATK) sudah kirim laporan ke KPK, hasil analisa Maret 2022. Dan kami sudah tindak lanjuti," kata Pahala.
Miliki Pola Mirip Rafael Alun
Sebelumnya PPATK mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan Andhi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal 2022 lalu.
"Kami sudah kirim HA (hasil analisis) ke KPK sejak awal 2022-an yang bersangkutan (Andhi)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi wartawan, Rabu (8/7/2023).
Ivan menyebut, pola transaksi keuangan Andhi mirip dengan Rafael Alun. Andhi diduga menggunakan nomine atau mengatas namakan orang lain dalam transaksi keuangannya.
"Ya dugaan demikian (terdapat nomine)," kata Ivan.
Viral di Medsos
Mengutip dari bestie.suara.com--jaringan Suara.com, Andhi viral di media sosial. Hal itu berdasarkan unggahan video akun twitter @PartaiSocmed.
Dalam video dinarasikan Andhi memiliki rumah yang besar nan mewah di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Video tersebut diberi judul 'Gaya Hidup Mewah Para PNS Kemenkeu. Dalam video dituliskan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menindak tegas bawahannya jika terbukti melanggar.
Andhi menjadi orang berikutnya dari pejabat Kementerian Keuangan yang viral di media sosial soal harta kekayaan yang diduga janggal. Dia menyusul rekannya Rafael Alun, mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan dan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Yogyakarta nonaktif Eko Darmanto yang sudah terlebih dahulu diperiksa KPK.
Berita Terkait
-
Sutradara Kondang Joko Anwar Tanya Warganet Judul Film yang Pas Buat Rafael Alun Trisambodo, Mau Buat Filmnya?
-
Deretan 'Tumbal' Para Pejabat Pajak Demi Sembunyikan Aset, Rafael Alun hingga Angin
-
Resmi Dipecat Sebagai PNS, Kemenkeu Pastikan Rafael Alun Tak Dapat Uang Pensiun
-
Waduh! Ada Temuan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Hingga Ratusan Triliun, Mahfud MD Bilang Begini
-
Hidup Mewah Anak Kepala Bea Cukai Makassar Jadi Sorotan, Pamer Tas Branded Rp 68 Juta
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!