Suara.com - Menyerahkan laporan harta kekayaan adalah wajib bagi orang-orang masih masuk dalam kategori penyelenggara negara.
Laporan harta kekayaan itu dilaporkan dalam mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dasar hukum dari kewajiban menyerahkan LHKPN adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih.
Dikutip dari buku Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, disebutkan bahwa LHKPN merupakan daftar dari seluruh harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara dalam sebuah formular pencatatan.
Namun bukan hanya penyelengara negara saja yang melaporkan harta kekayaannya, melainkan dapat juga keluarga inti, pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan.
Mereka berfungsi untuk mengawasi, sekaligus menjaga akuntabiilitas kepemilikan harta pejabat negara.
Pelaporan LHKPN 2022
Dan tahun ini, KPK kembali menunggu laporan harta kekayaan pejabat negara dalam mekanisme (LHKPN) hingga 31 Maret 2023. Adapun harta yang dilaporkan pada LHKPN 2023 merupakan kekayaan yang didapat selama 2022 lalu.
Hingga Senin (20/3/2023) siang, sudah ada sejumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya.
Baca Juga: Mindblowing, Rincian Harta Kekayaan Rp 10,9 Triliun Sandiaga Uno: Naik Rp 300 Miliar
Dari laporan yang sudah masuk, diketahui bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memiliki harta kekayaan tertinggi.
Dalam laporan yang masih dalam proses verifikasi itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp10.997.005.532.236 atau Rp 10,9 triliun.
Kekayaan Sandiaga itu naik Rp300 miliar dibandingkan hartanya pada 2021 lalu, di mana dalam LHKPN 2021, ia mencatat kekayaan sebesar Rp10.617.085.468.830 atau Rp 10,6 triliun.
Di bawah Sandiaga, penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan terbanyak pada 2022 adalah Wakil Bupati Karawang Aep Sayepuloh.
Dalam laporan yang masih dapam proses verifikasi KPK itu, Aep diketahui memiliki harta kekayaan senilai Rp400,8 miliar.
Lalu siapa saja 10 pejabat penyelenganggara negara yang memiliki harta kekayaan paling banyak pada 2022 menurut data LHKPN? Berikut daftarnya:
Berita Terkait
-
Mindblowing, Rincian Harta Kekayaan Rp 10,9 Triliun Sandiaga Uno: Naik Rp 300 Miliar
-
Istri Hobi Flexing, Nama Pegawai Kemensetneg Esha Rahmansah Tak Tercatat di e-LHKPN KPK, Ini Alasannya!
-
Istri Sekda Riau Pamer Tas Mewah, SF Hariyanto Bilang Beli KW di Toko Barang Bekas: ke Luar Negeri Tidak Mewah
-
Jejak Karier Politik Sandiaga Uno, Kini Dideklarasikan Sebagai Capres 2024 oleh DPW PPP Gorontalo
-
Pak Sekda Riau SF Hariyanto Sehat? Anaknya Pesta Ultah di Hotel Mewah Disorot Nih: Ada Waras Nggak Sih!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi