Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan ini jadi sorotan karena harta jajaran pejabatnya yang tidak wajar. Belum selesai masalah itu, Kemenkeu lagi-lagi jadi perhatian karena menyampaikan permintaan maaf terkait beberapa kasus viral yang disorot publik.
Sebelumnya masyarakat memang ramai-ramai melontarkan keluhan dan pengalaman buruk berkaitan dengan instansi itu di media sosial. Keluhan itu berasal dari banyak pihak, mulai dari warga biasa hingga figur publik.
Heboh keluhan dari publik itu bahkan membuat Kemenkeu minta maaf di media sosial hingga 3 kali dalam sehari pada Selasa (21/3/2023). Simak 3 hal yang membuat Kemenkeu minta maaf berikut ini.
Koper anak Gus Dur diobrak-abrik petugas Bea Cukai
Kemenkeu menyampaikan permintaan maaf pada Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ceritanya viral pernah diintimidasi petugas Bea Cukai di bandara sepulang dari konferensi di Taiwan.
Ketika itu koper milik Alissa Wahid diacak-acak petugas hingga disinggung pekerjaannya karena sering pergi ke luar negeri yang terlihat dari stempel imigrasi pada paspornya.
Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan minta maaf pada Alissa Wahid. Dia mengakui pelayanan Bea Cukai belum sepenuhnya ideal di lapangan dan mengaku berkomitmen untuk melakukan pembenahan pelayanan.
Viral piala lomba nyanyi WNI dipajaki Rp 4 Juta
Kemenkeu juga menyampaikan permintaan maaf kepada Fatimah Zahratunnisa tentang piala kemenangan di kontes menyanyi di Jepang yang dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Baca Juga: 5 Fakta Sosok SB-DY Pemilik Transaksi Jumbo Triliunan: Bukan PNS Kemenkeu
Ceritanya yang dibagikan lewat akun @zahratunnisaf menjadi viral. Dalam ceritanya, ia menyebut biaya bea masuk yang ditagih mencapai Rp 4 juta rupiah. Ia pun tak habis pikir bagaimana mendapat hadiah lomba, tetapi justru disuruh membayar jutaan rupiah oleh Bea Cukai.
Cerita itu diungkap Fatimah untuk merespons cuitan Bea Cukai. Sebelumnya, Bea Cukai sempat beralasan jika setiap barang yang masuk ke Indonesia akan dianggap sebagai barang impor, sehingga wajib membayar pajak impor, tak terkecuali hadiah.
Beruntung setelah melewati proses begitu rumit, dengan memberikan banyak bukti ke petugas Bea Cukai, Fatimah diizinkan membawa pulang pialanya secara gratis.
Yustinus Prastowo lewat akun Twitternya meminta kesediaan Fatimah untuk penanganan lebih lanjut tapi yang bersangkutan tidak bersedia karena menganggap kasus telah selesai sejak 2015.
Meski demikian, Yustinus minta maaf pada Fatimah karena mengalami hal tidak menyenangkan yang disebabkan oleh lingkungan Kemenkeu. Ia juga mengaku pihaknya berempati ke Fatimah dan mendoakan kesuksesannya.
"Mbak Fatimah, kami mewakili Kemenkeu memohon maaf secara tulus atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sungguh berempati dan menyesalkan kejadian (Bea Cukai menagih pajak buat piala) ini," ucap Prastowo, Selasa (21/3/2023).
Berita Terkait
-
5 Fakta Sosok SB-DY Pemilik Transaksi Jumbo Triliunan: Bukan PNS Kemenkeu
-
Borok Bea Cukai Terbongkar: Kirim Piala 'Dipalak' Rp 4 Juta, Koper Anak Gus Dur Diacak-acak Di Bandara
-
Profil Alissa Wahid yang Kopernya Diacak-acak Bea Cukai, Bukan Sosok Sembarangan
-
Kemenkeu Minta Maaf usai Heboh Piala Lomba di Jepang Diminta Pajak Rp4 Juta
-
Kronologi Alissa Wahid Putri Gus Dur Diintimidasi Petugas Bea Cukai: Koper Diacak-acak
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan