Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, mengatakan, pihaknya menghormati wacana pembentukan koalisi besar. Namun, ia masih berpegang pada Koalisi Perubahan yang digagas NasDem dan PKS yang disebutnya kekinian sudah kuat.
"Saya kira hak dari seluruh partai-partai untuk berkoalisi, dan tentu kami menghormatinya, dan silakan saja kalau memang koalisi besar itu dibangun dan tentu kan punya kemandirian partai-partai," kata Herman ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
Namun, Herman mengatakan, menyatukan partai-partai menjadi koalisi besar bukan lah perkara yang mudah.
"Tentu kan punya kemandirian partai-partai dan saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan seluruh partai-partai dengan keinginan yang berbeda-beda. Kita lihat saja nanti lah," tuturnya.
Namun, ia mengatakan, Koalisi Perubahan yang kekinian sudah kuat. Terlebih karena koalisi tersebut dinilainya sudah memiliki bacapres.
"Yang pasti koalisi perubahan tiga partai sudah kuat dan calonnya sudah pasti, mudah-mudahan ke depan koalisi perubahan bisa memimpin negara lebih baik," ujarnya.
Herman juga merasa yakin jika pun nanti koalisi besar terbentuk tidak akan terjadi kekhawatiran soal polarisasi. Menurutnya, pada akhirnya koalisi yang ada hanya untuk Pemilu setelahnya mencair kembali.
"Saya kira enggak, kan biasa saja koalisi memang selalu dibangun setiap ada even pemilu kan semuanya juga melakukan koalisi. Nah kalau misalkan memang kemudian pada akhirnya koalisi harus berkontestasi juga pada akhirnya saya kira akan mencair kembali," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN di kantor pusat di Jakarta Selatan. Kenyataannya mereka yang hadir tidak semuanya.
Baca Juga: Bukan Buat Ganjar, Rencana Koalisi Besar yang Disiapkan Jokowi untuk Prabowo?
Tercatat hanya ada lima ketua umum parpol yang hadir, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Minus Dua Parpol
Artinya, Silaturahmi Ramadhan antarparpol koalisi pemerintahan ini minus dua parpol. Di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soeakrnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak ada di tempat acara.
"Mbak Mega dan Bang Surya lagi keluar negeri," timpal Zulhas menjawab tanda tanya kehadiran kedua ketum.
Melihat lima ketua umum yang hadir, dapat disebut ajang silaturahmi bareng presiden ini menjadi ajang kongko antara Jokowi dan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra-PKB).
Zulhas tidak menjawab spesifik saat ditanya peluang leburnya KIB dan KKIR menjadi satu. Ia sebatas menyampaikan kedua koalisi ingin bersama-sama dalam hal menciptakan Pemilu yang damai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya