Suara.com - Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia angkat bicara mengenai proposal damai dengan Rusia yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin menyampaikan referendum mustahil digelar di Ukraina dekat-dekat ini. Sebab wilayah tersebut diakui dunia sebagai wilayah Ukraina, bukan Rusia.
"Kami menghargai perhatian Indonesia, yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri, terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina," kata Vasyl dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).
"Akan tetapi, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," lanjutnya.
Selain itu, Vasyl menilai beberapa wilayah di Ukraina kini sudah direbut paksa oleh Rusia dan berubah medan pertempuran.
"Setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya, rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," ujar Vasyl.
Oleh sebab itu, Vasyil menyebut solusinya bukan referendum, tapi penarikan seluruh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," jelas Vasyl.
Vasyl turut menolak gencatan senjata yang diusulkan Prabowo. Pasalnya gencatan senjata justru dapat memberikan kesempatan Rusia untuk menyusun serangan baru untuk terus menggempur Ukraina.
"Gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu. Menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," kata dia.
Menurut Vasyl, cara untuk mewudujkan perdamaian di Ukraina adalah penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Dia mengajak Indonesia bergabung mendorong hal itu terlaksana.
"Inilah tujuan formula perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," tuturnya.
Usulan Damai Ditolak
Sebagau informasi, usulan damai tersebut disampaikan oleh sang Menhan RI di pertemuan menhan sedunia di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6).
Prabowo kala itu menelurkan 5 poin solusi damai yang terdiri atas gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Dari Marie Curie hingga Dinosaurus: Bagaimana Buku Ini Membuka Pintu Dunia Sains untuk Anak-Anak?
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok