Suara.com - Populi Center mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Hasilnya, DPR RI, DPD RI, hingga Partai Politik (Parpol) menjadi tiga lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik.
Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI hanya 63,3 persen, lalu di bawahnya ada DPD RI dengan 61,3 persen. Di posisi terakhir, publik tidak percaya dengan Partai Politik.
"DPR/DPRD RI 63,3 persen DPD RI 61,3 persen dan Partai Politik 59,3 persen. Sisa angka di luar skala 1-10, masuk kategori tidak tahu/tidak jawab," kata Hartanto di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).
Di sisi lain, dari hasil survei tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik. Tingkat kepercayaan publik kepada TNI berada di angka 85,7 persen dan disusul oleh Presiden dengan 80,1 persen dan KPU RI dengan perolehan 71,5 persen kepercayaan publik.
Selanjutnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI (MK) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mendapat tingkat kepercayaan di bawah 70 persen.
"TNI merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi (skala 6-10) dengan 85,7 persen," tandas Hartanto.
Perlu diketahui, survei ini dilakukan pada 5 sampai 12 Juni 2023 kepada 1.200 respoden yang dipilih secara multistage random sampling.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan aplikasi survei Populi Center. Adapun margin of error pada survei ini sebesar 2,83 persen.
Baca Juga: Survei Populi Center Membuktikan; Masyarakat Terbelah Gegara Jokowi Sebut akan Cawe-cawe di Pemilu
Berita Terkait
-
Meski Erick Thohir Datangkan Tim Argentina ke Indonesia, Sandiaga Tetap Kokoh Jadi Cawapres yang Dipilih Berdasar Survei
-
Apabila Hari Ini Nyoblos Capres, Ganjar Bakal Dipilih 21,9 Persen, Tapi Lanjut ke Putaran Kedua Lawan Prabowo
-
Prabowo Subianto Jadi Tokoh Terpopuler Berdasarkan Survei Populi Center, Anies Kedua, Ganjar Ketiga
-
Survei Populi Center Membuktikan; Masyarakat Terbelah Gegara Jokowi Sebut akan Cawe-cawe di Pemilu
-
Sebut Jadi Pemimpin Partai Politik Harus Setia Kepada Rakyat, Prabowo: Untuk Indonesia Maju
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik
-
Hartanya Lenyap Rp 94 Triliun? Siapa Sebenarnya 'Raja Kretek' di Balik Gudang Garam
-
3 Fakta Viral Lutung Jawa Dikasih Napas Buatan Petugas Damkar, Tewas Tersengat Listrik di Sukabumi!
-
Bos Gudang Garam Orang Kaya Nomor Berapa di Indonesia versi Forbes? Isu PHK Massal Viral
-
UU Perlindungan Anak Jadi Senjata Polisi Penjarakan Delpedro Marhaen, TAUD: Kriminalisasi Aktivis!