Buntut Indikasi Kecurangan PPDB, DPR Usul Kurangi Jalur Zonasi dari 50 Persen ke 25 Persen

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyarankan pengurangan prosentase untuk jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya sistem yang perlu perbanyak prosentasenya ialah melalui jalur prestasi.

Saran itu dikemukaan menyusul temuan indikasi kecurangan atau akal-akalan jalur zonasi pada PPDB tahun ini. Indikasi permainan atau kecurangan jalur zonasi itu diketahui lewat temuan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Dede mengamini, banyak aduan yang masuk seputar carut masut PPDB jalur zonasi.

"Ya aduan banyak, banyak sekali aduan, dan kita sudah sampaikan agar memperbaiki," kata Dede kepada wartawan, Jumat (7/7/2023).

Sebenarnya, dikatakan Dede, ia sudah lama meminta ada perbaikan sistem. Salah satu caranya mengurangi prosentase PPDB di jalur zonasi, sebagai gantinya jalur prestasi perlu ditingkatkan.

"Saat ini kan jalur zonasinya 50 persen prestasinya hanya 30. Nah ke depan tentu mungkin jalur zonasinya bisa kita kurangi jadi 25 sehingga prestasinya jadi lebih banyak," kata Dede.

Saran pengurangan bobot untuk jalur prestasi itu sebagai langkah mengantisipasi kecurangan di lapangan.

"Karena sekarang yang terjadi banyak yang ini banyak yang bikin kartu keluarga palsu dan itu berbahaya bagi pendataan negara," kata Dede.

Sementara itu ihwan adanya usulan menghapus jalur zonasi, Dede tidak sependapat. Menurutnya kekinian hanya perlu dicarikan solusi bersama dan pengawasan yang ketat dalam praktiknya.

Baca Juga: Banyak Aduan karena Kecurangan, Ini Kelebihan dan Kekurangan PPDB Jalur Zonasi

Ia mengatakan jalur zonasi sebelumnya disepakati ada lantaran keluhan warga di sekitar sekolah negeri yang tidak dapat bersekolah di sekolah terdekat dari rumah. Mengakomodir usulan itu kemudian ditetapkan PPDB melalui zonasi.

Tetapi pada praktiknya, banyak penyelewenangan dan kecurangan untuk mengakal-akali sistem agar calon siswa dapat bersekolah di sekolah unggulan.

"Prosesnya akhirnya lebih banyak warga sekitar yang besekolah yang belum tentu sesuai dengan grade sekolah tersebut. Akibatnya banyak yang tertinggal juga, banyak yang DO. Ini pun harus kita pikirkan makanya saat ini usulan DPR adalah memperbanyak ruang untuk jalur prestasi atau tes," tutur Dede.

"Zonasi ya perlu ada juga zonasi untuk warga sekitar, tapi hanya bagaimana ukurannya jumlahnya itu yang harus kita dudukkan bersama," kata Dede.

Polemik PPDB Zonasi

Sebelumnya, PPDB tingkat SMP dan SMA negeri jalur zonasi di Kota Bogor tengah jadi sorotan. Hal itu karena ada dugaan kecurangan dengan cara pindah Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan para pendaftar.