Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah dengan langkah rekan koalisi mereka, Gerindra, yang melakukan komunikasi dengan partai politik lain di luar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Termasuk, pertemuan Gerindra dengan Partai Demokrat yang dipimpin masing-masing sekretaris jenderal mereka.
"Ya kita silakan, siapapun elite partai mau bertemu dengan siapa dalam kondisi belum ada kepastian silakan saja," kata Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).
"Kita tidak menyikapi atau mengomentari mau Demokrat, mau NasDem, ketemu siapapun silakan," sambungnya.
Cucun menegaskan komunikasi antarpartai politik merupakan hak partai. Begitu pula dengan Gerindra yang memiliki hak berkomunikasi dengan partai selain PKB, kendati sudah berkoalisi.
"Kalau komunikasi itu kan hak parpol. Jadi Gerindra mau ketemuan siapapun, terserah," kata Cucun.
Menurut Cucun, KKIR masih terbuka untuk partai lain bergabung. Tidak hanya dengan partai yang berkomunikasi dengan anggota KKIR saat ini, melainkan partai lain yang juga memang ingin bergabung
"Kita sampaikan sekarang siapapun mau bergabung dengan KKIR terima kasih semuanya. Bukan hanya PAN, bukan hanya Demokrat, semua kalau mau bergabung lebih baik," kata Cucun.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah elite Partai Gerindra menyambangi Kantor DPP Partai Demokrat. Kedatangan elite Gerindra yang dipimpin Sekjen Ahmad Muzani sekira jam 13.55 WIB disambut hangat jajaran elite Partai Demokrat.
Baca Juga: Partai Demokrat dan Gerindra Bertemu Bahas Nama Cawapres? Begini Hasilnya
Tampak rombongan elite Gerindra datang dengan menggunakan dua mobil. Sejumlah elite Gerindra yang datang di antaranya; Prasetyo Hadi, Sugiono, Budi Djiwandono hingga Andre Rosiade.
Sementara itu, jajaran elite Demokrat yang menyambut, yakni Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya didampingi sejulah figur lainnya seperti Hinca Panjaitan hingga Jansen Sitindaon. Pertemuan tersebut terjadi selama kurang lebih 3,5 jam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT