Pro dan Kontra Wacana Ahok Jadi Dirut Pertamina, Jokowi Dituding 'Otak' di Baliknya

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal akan merombak struktur di internal PT Pertamina, termasuk pergantian direksi.

Satu nama yang mencuat dan disebut menjadi salah satu kandidat Direktur Utama Pertamina adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Erick Thohir mengungkapkan, Ahok adalah salah satu nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan Dirut Pertamina saat ini, Nicke Widyawati.

"(Kandidat penggantinya) nggak pak Ahok aja, ada nama direksi lain. Tapi namanya (Ahok) ada jadi salah satu pertimbangan," ujar Erick saat memantau seleksi tim U-17 di Persija Training Ground, Depok pada Sabtu (22/7/2023).

Isu pergantian Dirut Pertamina muncul ketika Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke pada Jumat (21/7/2023) lalu.

Namun ketika itu Erick tidak langsung membenarkan akan mengusung Ahok menjadi pengganti Nicke.

Ia hanya mengatakan, pergantian direksi dalam sebuah perusahaan adalah sebuah hal yang wajar terjadi.

"Saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah diputuskan. Tapi, saya rasa tour of duty bisa saja terjadi," kata Erick di kantor BUMN, Jumat (21/7).

Anggota DPR RI angkat bicara

Baca Juga: Disopiri Prabowo, Presiden Jokowi hingga Erick Thohir Jajal Kendaraan Pindad Maung 4x4

Kabar mengenai akan diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Direktur Utama PT Pertamina direspons oleh anggota Komisi VI DPR RI Aman Aka.

Ia menilai, Ahok bukanlah sosok yang tepat untuk menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Wdyawati,

Amin menilai, selama ini konerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak terlalu mentereng. Menurut dia, sosok Ahok justru lebih menonjol sebagai politisi daripada seorang profesional.

Karena itulah, lanjut Amin, jika benar Ahok menjadi Dirut Pertamina, maka publik akan berasumsi kalau pergantian dirut perusahaan migas pelat merah itu kental dengan nuansa politis.

Namun di sisi lain, Amin mengakui kalau pergantian pimpinan Pertamina merupakan wewenang penuh Menteri BUMN.

Dalam melakukan hal tersebut, menurut Amin, menteri BUMN tidakperlu meminta pertimbangan ataupun masukan dari Komisi VI DPR RI.