Suara.com - Bakal calon presiden Anies Baswedan buka suara soal kedekatannya dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Belakangan keduanya disanding-sandingkan bakal bersama sebagai bakal capres dan cawapres pada pemilihan umum 2024 mendatang.
Anies menuturkan kedekatannya dengan Susi bukan baru-baru ini, namun sudah berlangsung lama. Terlebih keduanya merupakan sama-sama mantan menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
"Saya dekat dengan Bu Susi sudah agak panjang, bukan kemarin saja," kata Anies ditemui wartawan di Pos Blok A, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
Anies lantas bercerita pernah meminta Susi untuk mengikuti paket C agar memiliki ijazah setara SMA. Awalnya Susi menolak hal tersebut.
"Wah buat apa saya enggak butuh itu ijazah, wong aku bisa begini, enggak pake ijazah kok," kata Anies mengulang perkataan Susi saat itu.
Namun Anies meyakinkan, bahwa hal tersebut untuk menginspirasi orang banyak. Menurutnya ada banyak orang yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan namun terkendala ijazah.
"Bukan soal kompetensinya, tapi ijazahnya. Kita ingin mereka ikut paket C biar punya ijazah, nah kalau Bu Susi mau ikut, biar Bu Susi jadi role model, supaya mereka nantinya ada contoh," kata Anies.
"Nah itu yang suka dengan Bu Susi, dia mau mengerjakan bukan untuk dirinya, tapi dia bilang oke kalau ini jadi contoh buat yang lain, aku kerjain," sambung Anies.
Lebih lanjut ketika ditanya soal peluang Susi masuk bursa bakal colon wakil presiden mendampinginya, Anies enggan berbicara banyak.
"Rapat, ini kantongnya," ujarnya.
Ditanya soal kecocokan dengan Susi, Anies menjawab komunikasi antara mereka baik.
"Komunikasi baik, dengan semua baik," ujarnya.
Seperti dikutip dari kemendagri.go.id, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur terkait syarat pencalonan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Mulai dari batas usia minimal, latar belakang pendidikan hingga bebas dari riwayat kasus pidana, korupsi dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan wakil presiden yakni berusia minimal 40 tahun. Capres juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir.
Berita Terkait
-
Elektabilitas Selalu Buncit, Anies Senang Meski Sumber Daya dan Logistik Sangat Sedikit
-
Breaking News! Susi Pudjiastuti Hampir Pasti Jadi Cawapres, Anies Baswedan Kasih Kode Senyuman
-
Breaking News! Izin Senam Bareng Anies Baswedan di Stadion Patriot Dicabut, Pemkot Bekasi: Statuta PSSI yang Larang
-
Jhon Sitorus Sebut Anies Wayang Politik NasDem, Ternyata Petugas Partai
-
Tokoh-Tokoh Perempuan di Bursa Cawapres 2024, Penerus Megawati?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra