5 Perbedaan CPNS dan PPPK: Status, Hak, Masa Kerja hingga Besaran Gaji

Suara.com - Pemerintah secara resmi membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun 2023 ini. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat yang ingin bekerja di instansi dan kantor pemerintahan dengan upah yang menjanjikan. Sebelum mendaftar, yuk simak dulu mengenai perbedaan CPNS dan PPPK yang akan diulas dalam artikel berikut ini. 

Dalam seleksi CANS ini, seseorang tidak diperbolehkan untuk mendaftar CPNS dan CPPPK sekaligus. Calon pelamar dalam seleksi ASN hanya diperkenankan untuk memilih satu formasi yang disediakan saja, yakni mendaftar CPNS atau CPPPK. 

Meskipun kedua formasi tersebut termasuk golongan ASN, PNS dan PPPK memiliki definisi, hak, manajemen, dan juga proses seleksi yang berbeda. Lantas, apa saja perbedaan CPNS dan PPPK? Ketahui ulasan selengkapnya berikut ini. 

Perbedaan CPNS dan PPPK 

Ini dia sejumlah perbedaan antara CPNS dan PPPK yang perlu kita semua ketahui: 

1. Status kepegawaian 

Melansir dari website resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tengah, PNS dan PPPK mempunyai status kepegawaian yang berbeda. PNS merupakan pegawai ASN yang akan diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK serta berhak memiliki nomor induk pegawai dalam jenjang nasional. 

Sementara, PPPK merupakan pegawai ASN yang akan diangkat sebagai pegawai negeri dengan perjanjian kerja oleh PPK. PPPK ditekrut sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. 

2. Hak 

Baca Juga: 24 Link Download Soal CPNS 2023 Google Drive Lengkap dengan Pembahasan

ASN mempunyai hak atau kewenangan yang akan diberikan serta dilindungi oleh hukum, juga kewajiban yang harus ditunaikan. Baik PNS ataupun PPPK memiliki kewajiban yang sama, akan tetapi berbeda jika dilihat dari segi haknya. 

Seseorang dengan pangkat PNS akan memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan hari tua, jaminan pensiun, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan, PPPK  berhakak mendapat gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. 

Menurut Pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah diwajibkan memberi perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Selanlanjutnya, pengembangan kompetensi PNS dan PPPK adalah sebagai berikut: 

• Pelaksanaan pengembangan untuk kompetensi bagi setiap PNS akan dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran selama satu tahun 

• Pengembangan kompetensi bagi PPPK dilakukan aelama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja. 

3. Manajemen