Suara.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyebut peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai molor dari target. Rencana awalnya, proyek ini dimulai Agustus 2023.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, penyebab molornya groundbreaking lantaran sempat terjadi gagal lelang. Karena itu, rencana tersebut molor hingga September 2023.
"Iya (rencana groundbreaking bulan Agustus), tapi karena gagal lelang, sehingga prosesnya mundur satu bulan," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023).
Ia tak menjelaskan rinci alasan lelang proyek gagal. Namun, ia menyebut saat ini, pengadaan tender yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah diulang dan kini telah menetapkan pemenang.
Saat ini, pemenang lelang sedang menyusun jaminan pelaksanaan (jampel) kepada Jakpro dalam waktu 14 hari. Jika sudah rampung, selanjutnya, kedua pihak akan melakukan penandatanganan kontrak pembangunan.
"Pemenang itu untuk bisa kontrak harus bisa menyerahkan jaminan pelaksanaan. Nah rekan-rekan Jakpro saat ini sedang, karena kan ada jangka waktu tuh untuk pengurusan itu setelah diserahkan ke pemenang kontrak baru bisa dilakukan groundbreaking," urai Syafrin.
"Karena arahan Pak Presiden, seluruh legal aspek atau persyaratan administrasi dipenuhi baru bisa dilakukan groundbreaking," katanya.
Biaya Pembangunan LRT fase 1B
Baca Juga: Heru Budi Targetkan LRT Fase 1B Tersambung dari Velodrome ke Flyover Pramuka di Tahun 2024
Sebelumnya, Syafrin Liputo menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT fase 1b Velodrome-Manggarai dikucurkan secara bertahap. Biaya pembangunan angkutan umum berbasis rel tersebut mencapai Rp 5,5 triliun.
Syafrin mengatakan, anggaran pembangunan rute 1B bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2023, APBD Perubahan 2023 dan APBD DKI 2024.
"Untuk LRT 1B, dari Velodrome ke Manggarai, ini total kebutuhan sekitar Rp 5,5 triliun. (Dari APBD Perubahan 2023) ada Rp 1,2 triliun," ujar Syafrin kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).
"Tahun depan, ada kebutuhan sisanya sekitar Rp 3,2 triliun," lanjut dia.
Lewat APBD 2023, Pemprov DKI sudah mengucurkan dana sebesar Rp 916 miliar berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI 2023 melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku induk usaha PT LRT Jakarta.
"Tahun ini sudah ada Rp 916 miliar, yang di-PMD-kan ke Jakpro," kata Syafrin.
Berita Terkait
-
LRT Jabodebek: Rute, Jadwal Terbaru, Cara bayar dan Tarif
-
Rangkaian Ditambah, Masa Tunggu Kereta LRT Jabodebek Berkurang dari 50 Menit Jadi 15 Menit
-
Operasional LRT Jabodebek Banyak Masalah , Erick Thohir: Nggak Mungkin Negara Bikin Celaka Rakyat
-
Catat! Ini Kantong Parkir Hingga Stasiun LRT Jabodebek yang Terintegrasi Transportasi Lain
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!