Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan kegiatan pertanian di Indonesia saat ini jangan sampai terganggu.
Hal ini disampaikan Hasto menyusul kabar Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan, saat ini para petani sedang bersiap menuju masa tanam. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian harus tetap fokus menjalankan berbagai persiapan meski Menteri SYL terjerat kasus hukum.
"Namun yang harus kita perhatikan sekarang, sebentar lagi kita akan memasuki masa tanam, jangan sampai kemudian persoalan dengan pupuk, persoalan dengan benih yang baik, yang berkualitas, sistem pengairan ini kemudian terabaikan karena adanya persoalan hukum tersebut," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10/2023).
Ia pun meminta agar pemerintah melihat secara jernih perkembangan kasus ini meskipun sudah ada berbagai bukti kuat terkait untuk penetapan status hukum.
"Agenda yang sangat penting di dalam mendorong petani untuk memasuki masa tanam ini, ini tidak boleh terganggu," ucapnya.
Selebihnya, mengenai proses hukum yang berjalan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat. Bersamaan dengan itu, program untuk menyukseskan masa tanam petani perlu tetap berjalan lancar.
"Karena di situ ada subsidi pupuk, harus ada kejelasan terhadap mekanisme disttibusi pupuk kepada para petani, kepastian cuaca agar petani aman di dalam mengawali masa tanam," pungkasnya.
Baca Juga: Sambut Gelar Honoris Causa ke-10 Megawati, PDIP Luncurkan Program Fellowship
Berita Terkait
-
Terima Surat Permohonan Kaesang untuk Bertemu Ketum PDIP, Hasto: Kami Sampaikan kepada Ibu Megawati
-
Soal Usulan Jokowi Jadi Ketum PDIP, Hasto Ingatkan Megawati Adalah Tokoh Sentral Partai
-
Sambut Gelar Honoris Causa ke-10 Megawati, PDIP Luncurkan Program Fellowship
-
BREAKING NEWS: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Jokowi Tunjuk Wamentan Jadi Menteri Ad Interim
-
PDIP Sebut Reshuffle di Akhir Masa Kepemimpinan Jokowi Kurang Kondusif, Kecuali Ada Menteri Terjerat Kasus Hukum
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri