Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan kegiatan pertanian di Indonesia saat ini jangan sampai terganggu.
Hal ini disampaikan Hasto menyusul kabar Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan, saat ini para petani sedang bersiap menuju masa tanam. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian harus tetap fokus menjalankan berbagai persiapan meski Menteri SYL terjerat kasus hukum.
"Namun yang harus kita perhatikan sekarang, sebentar lagi kita akan memasuki masa tanam, jangan sampai kemudian persoalan dengan pupuk, persoalan dengan benih yang baik, yang berkualitas, sistem pengairan ini kemudian terabaikan karena adanya persoalan hukum tersebut," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10/2023).
Ia pun meminta agar pemerintah melihat secara jernih perkembangan kasus ini meskipun sudah ada berbagai bukti kuat terkait untuk penetapan status hukum.
"Agenda yang sangat penting di dalam mendorong petani untuk memasuki masa tanam ini, ini tidak boleh terganggu," ucapnya.
Selebihnya, mengenai proses hukum yang berjalan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat. Bersamaan dengan itu, program untuk menyukseskan masa tanam petani perlu tetap berjalan lancar.
"Karena di situ ada subsidi pupuk, harus ada kejelasan terhadap mekanisme disttibusi pupuk kepada para petani, kepastian cuaca agar petani aman di dalam mengawali masa tanam," pungkasnya.
Baca Juga: Sambut Gelar Honoris Causa ke-10 Megawati, PDIP Luncurkan Program Fellowship
Berita Terkait
-
Terima Surat Permohonan Kaesang untuk Bertemu Ketum PDIP, Hasto: Kami Sampaikan kepada Ibu Megawati
-
Soal Usulan Jokowi Jadi Ketum PDIP, Hasto Ingatkan Megawati Adalah Tokoh Sentral Partai
-
Sambut Gelar Honoris Causa ke-10 Megawati, PDIP Luncurkan Program Fellowship
-
BREAKING NEWS: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Jokowi Tunjuk Wamentan Jadi Menteri Ad Interim
-
PDIP Sebut Reshuffle di Akhir Masa Kepemimpinan Jokowi Kurang Kondusif, Kecuali Ada Menteri Terjerat Kasus Hukum
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kunjungi Sekolah Rakyat Gresik, Gus Ipul Pantau Program Taruna Bhakti Nusantara
-
GEMPAR di Pasar Ngijon, Strategi Sleman Wujudkan Pasar Nyaman dan Ekonomi Berdaya
-
Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Banyak Laut di Batam Dikapling Tanpa Izin PKKPRL
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI