PDIP Sebut Reshuffle di Akhir Masa Kepemimpinan Jokowi Kurang Kondusif, Kecuali Ada Menteri Terjerat Kasus Hukum

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi isu Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle di akhir masa kepemimpinannya.

Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat dilakukan di saat-saat sekarang ini.

Hasto mengatakan saat ini adalah waktunya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mempercepat segala program-program agar segera dituntaskan saat masa kepemimpinan Jokowi rampung pada 2024 mendatang. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024.

"Tentu saja momentum tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya, bagi presiden Jokowi skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target, program-program strategis," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/10/2023).

"Kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," lanjutnya.

Karena itu, ia menilai reshuffle kabinet untuk sekarang ini kurang kondusif karena dikhawatirkan malah akan menghambat segala upaya percepatan program yang akan dilaksanakan.

"Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," ucapnya.

Namunkata Hasto, pengecualian diberikan apabila ada menteri dalam jajaran kabinet Jokowi yang tersandung kasus hukum. Kalau itu terjadi, Jokowi harus segera mencari pengganti agar tak mengganggu kinerja kementerian terkait.

"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," jelas Hasto.

Baca Juga: Mahfud MD Nilai Tidak Ada Tanda Reshuffle: Tapi Presiden Punya Pertimbangan Lain

Meski demikian, Hasto menyerahkan sepenuhnya rencana reshuffle kabinet ini kepada Jokowi karena merupakan hak prerogatif presiden.

"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," pungkasnya.

Diketahui, saat ini ada dua menteri yang terkait kasus hukum.

Menteri Pertahanan Syahril Yasin Limpo dikabarkan sudah jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang sempat diperiksa terkait kasus korupsi kasus BTS.