Suara.com - Panitia Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, menyediakan infak yang akan disalurkan ke Palestina. Bahkan, panitia menyediakan QRIS bagi peserta yang ingin infak secara virtual.
Pantauan Suara.com di lokasi, sepanjang kawasan Monas terdapat sejumlah panitia yang memegang poster QRIS untuk infak. Mereka juga mengajak para peserta untuk melakukan donasi.
"Infak untuk Palestina, bisa scan QRIS," kata salah seorang panitia, Minggu (5/11/2023).
QRIS untuk infak ini dijamin panitia aman karena mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Donatur diminta untuk jeli memperhatikan nama penerima ketika mengirim uang.
"QRIS atas nama Majelis Ulama Indonesia, tolong diperhatikan ya," katanya.
Kawasan Monas dipadati massa saat Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas. Masyarakat dari berbagai wilayah berdatangan hingga disebut mencapai 2 juta orang jumlahnya.
Calon presiden atau capres Anies Baswedan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani juga hadir dalam acara Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/11).
Pantauan Suara.com, selain Anies dan Puan turut hadir pula mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Di hadapan mereka terlihat massa yang hadir meneriakan Palestina merdeka.
"Palestina merdeka merdeka merdeka," teriaknya.
Baca Juga: Sebelum Muncul di Atas Mimbar, Massa Sempat Tagih Anies Baswedan Berpidato
Selain meneriakan Palestina merdeka, massa yang hadir juga terdengar meneriakan kata-kata perlawanan terhadap aksi penjajahan yang dilakukan Israel.
"Penjajah Israel lawan lawan lawan," pekiknya.
Dalam aksi tersebut sejumlah massa nampak membawa sejumlah atribut sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina. Beberapa atribut tersebut di antaranya berupa bendera Palestina, poster, hingga semangka.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya mengungkap sebanyak 3.448 personel gabungan telah diterjunkan untuk mengamankan Aksi Bela Palestina.
Ribuan personel gabungan tersebut meliputi 2.774 personel Polri dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, 500 personel TNI, dan 98 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Total personel gabungan 3.448 personel," kata Trunoyudo kepada wartawan, Minggu (5/11).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK