Suara.com - Pemilu akan digelar kurang seminggu lagi. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan-pilihan capres/cawapres yang bertarung menjadi presiden dan wakil presiden (wapres).
Namun para pemilih diharapkan hati-hati memilih capres/cawapres. Sebab meski ketiga paslon sudah menyampaikan visi dan misinya untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan, hingga kini tak ada satupun capres/cawapres yang memiliki kepedulian dalam mengatasi krisis iklim.
"Ketiga paslon mengklaim punya kepedulian tentang perubahan iklim tapi tidak pernah menyebut krisis iklim. Padahal saat ini tidak hanya terjadi perubahan iklim tapi kita sudah mengalami krisis iklim. Contohnya cuaca ekstrem di jogja atau banjir rob di semarang yang terjadi saat ini," papar Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Sana Ullaili dalam pemutaran film pendek dan diskusi isu lingkungan dan Pemilu 2024 di Yogyakarta, Sabtu (10/02/2024) malam.
Isu ekologi, lingkungan dan perubahan iklim pun, menurut Sana juga tak banyak disampaikan. Rata-rata paslon dalam lima kali debat capres/cawapres hanya menyebut 44 kali terkait ketiga isu tersebut.
Meski menyebutkan tiga isu krusial tersebut, ketiga paslon tak jauh-jauh mengaitkannya dengan isu ekonomi. Contohnya di sektor pertanian, ketiga capres/cawapres selalu menyampaikan mekanisme pertanian ataupun industrialisasi pupuk yang tidak menyelesaikan persoalan petani dalam mengatasi dampak krisis iklim.
"Semua hanya menyampaikan isu capital dalam menjawab masalah perubahan iklim. Semua bicara isu lingkungan yang tidak jauh dari ekonomi, seperti ekonomi hijau, ekonomi biru," tandasnya.
Sementara dosen Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan, Pemilu nanti akan diikuti sekitar 230 ribu calon legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 23 ribu kursi DPR/DPRD.
"Namun tidak ada caleg yang menyampaikan isu krisis iklim karena hanya 15 persen anak muda yang ingin masalah iklim dibicarakan. Mereka lebih banyak tertarik pada isu tenaga kerja. Hanya 12 persen yamg menganggap krisis iklim itu bahaya," ungkapnya.
Karenanya masyarakat diharapkan tak berhenti pada pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota DPR/DPRD dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hari itu bukan kegiatan luar biasa bagi rakyat Indonesia karena hanya penting untuk para politisi dalam menentukan masa depannya.
Baca Juga: Saat Desy Ratnasari Mendadak Jadi Satpam Saat Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Ada hal yang besar yang perlu terus diawasi siapapun yang terpilih nanti. Sebab mereka akan mengelola sekitar Rp 3.800 Triliun anggaran negara selama lima tahun kedepan.
"Setelah pemilu ada tugas besar bagi kita untuk mengawasi kekuasaan, siapapun yang jadi nanti," ungkapnya.
Co-inisiator pilahpilih.id, Michelle Winowatan mengungkapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berhenti pada Pemilu mendatang. Karenanya masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya melihat sosok capres/cawapres maupun caleg.
"Sekarang banyak masyarakat hanya melihat figur bukan sistem atau nilai apa yang mereka miliki. Ini yang harus diubah, bagaimana harusnya kita mencari paslon dengan melihat sistem, bukan hanya sosok," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!