Suara.com - Pemilu akan digelar kurang seminggu lagi. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan-pilihan capres/cawapres yang bertarung menjadi presiden dan wakil presiden (wapres).
Namun para pemilih diharapkan hati-hati memilih capres/cawapres. Sebab meski ketiga paslon sudah menyampaikan visi dan misinya untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan, hingga kini tak ada satupun capres/cawapres yang memiliki kepedulian dalam mengatasi krisis iklim.
"Ketiga paslon mengklaim punya kepedulian tentang perubahan iklim tapi tidak pernah menyebut krisis iklim. Padahal saat ini tidak hanya terjadi perubahan iklim tapi kita sudah mengalami krisis iklim. Contohnya cuaca ekstrem di jogja atau banjir rob di semarang yang terjadi saat ini," papar Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih, Sana Ullaili dalam pemutaran film pendek dan diskusi isu lingkungan dan Pemilu 2024 di Yogyakarta, Sabtu (10/02/2024) malam.
Isu ekologi, lingkungan dan perubahan iklim pun, menurut Sana juga tak banyak disampaikan. Rata-rata paslon dalam lima kali debat capres/cawapres hanya menyebut 44 kali terkait ketiga isu tersebut.
Meski menyebutkan tiga isu krusial tersebut, ketiga paslon tak jauh-jauh mengaitkannya dengan isu ekonomi. Contohnya di sektor pertanian, ketiga capres/cawapres selalu menyampaikan mekanisme pertanian ataupun industrialisasi pupuk yang tidak menyelesaikan persoalan petani dalam mengatasi dampak krisis iklim.
"Semua hanya menyampaikan isu capital dalam menjawab masalah perubahan iklim. Semua bicara isu lingkungan yang tidak jauh dari ekonomi, seperti ekonomi hijau, ekonomi biru," tandasnya.
Sementara dosen Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan, Pemilu nanti akan diikuti sekitar 230 ribu calon legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 23 ribu kursi DPR/DPRD.
"Namun tidak ada caleg yang menyampaikan isu krisis iklim karena hanya 15 persen anak muda yang ingin masalah iklim dibicarakan. Mereka lebih banyak tertarik pada isu tenaga kerja. Hanya 12 persen yamg menganggap krisis iklim itu bahaya," ungkapnya.
Karenanya masyarakat diharapkan tak berhenti pada pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota DPR/DPRD dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Hari itu bukan kegiatan luar biasa bagi rakyat Indonesia karena hanya penting untuk para politisi dalam menentukan masa depannya.
Baca Juga: Saat Desy Ratnasari Mendadak Jadi Satpam Saat Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Ada hal yang besar yang perlu terus diawasi siapapun yang terpilih nanti. Sebab mereka akan mengelola sekitar Rp 3.800 Triliun anggaran negara selama lima tahun kedepan.
"Setelah pemilu ada tugas besar bagi kita untuk mengawasi kekuasaan, siapapun yang jadi nanti," ungkapnya.
Co-inisiator pilahpilih.id, Michelle Winowatan mengungkapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berhenti pada Pemilu mendatang. Karenanya masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya melihat sosok capres/cawapres maupun caleg.
"Sekarang banyak masyarakat hanya melihat figur bukan sistem atau nilai apa yang mereka miliki. Ini yang harus diubah, bagaimana harusnya kita mencari paslon dengan melihat sistem, bukan hanya sosok," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!