Suara.com - Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebagaimana pemberitaan yang kini ramai.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, menegaskan tidak ada rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Iqbal, dikutip Jumat (12/4/2024).
Baca Juga:
Airbus dan Boeing 'Dukung' Israel Bombardir Gaza Palestina, Siapa Berani Boikot?
Ia menyampaikan posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution.
"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina," kata Iqbal.
Sementara itu, mengenai keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menegaskan proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. Ia berujar peta jalan keanggotaan berdasarkan rencana akan diadopsi pada Mei mendatang.
"Dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," ujar Iqbal.
Baca Juga: Piala Asia U-23 Jadi Tugas Terakhir Bagi 6 Pemain di Skuad Timnas U-23
Bukan hanya memakan waktu yang panjang saja, melainkan setiap negara juga memerlukan waktu berbeda untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD.
"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun," kata Iqbal.
Baca Juga:
Cerita Israel Ambil Organ Tubuh Warga Palestina Tanpa Izin: dari Kulit hingga Katup Jantung
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia diterpa isu tak sedap di tengah-tengah penolakan terhadap serangan Israel yang terjadi di Jalur Gaza dalam beberapa waktu terakhir.
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung Palestina diisukan diam-diam menjalin hubungan dengan negara Zionis tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.
Walaupun sebenarnya Indonesia tidak mengakui Israel secara resmi.
"Meski Indonesia belum mengakui Israel secara resmi, namun sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, telah terjalin hubungan terselubung antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi," tulis Media Israel Haaretz dalam artikel berjudul 'Indonesia Commits to Establishing Diplomatic Ties With Israel for First Time in History' yang diunggah, Kamis (11/4/2024).
Dalam artikel tersebut ditulis bahwa sudah beberapa kali pemimpin negara zionis tersebut mengunjungi Indonesia.
Seperti Mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pernah mengunjungi Indonesia di tahun 1993, dan mantan Perdana Menteri Shimon Peres melakukan kunjungan di tahun 2000, ketika menjabat sebagai menteri kerja sama regional.
"Menteri Perekonomian, Naftali Bennet, berkunjung pada bulan Desember 2013," tulis media tersebut.
Baca Juga:
Nilainya Fantastis, Segini Kerugian Israel Akibat Gerakan Boikot
Tak hanya itu, media tersebut juga menulis pada tahun 2018, Indonesia mulai mengeluarkan visa turis untuk warga Israel.
Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Maret 2016, ketika bertemu dengan wartawan Indonesia menyatakan sudah waktunya menjalin hubungan resmi.
Bahkan, Netanyahu saat itu menyatakan tidak ada lagi yang bisa menghalangi hal tersebut.
"Alasan yang menghalangi perubahan hubungan sudah tidak relevan lagi."
Syarat Gabung OECD
Tulisan kontroversi mengenai Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel didasarkan pada langkah untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Sekjen OECD, Mathias Cormann memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Kamis (11/4/2024). Menjalin hubungan dengan Israel menjadi salah satu langkah agar Indonesia bisa bergabung dengan OECD yang di dalamnya, Israel menjadi salah satu anggotanya.
Untuk diketahui, penambahan negara baru dalam OECD memerlukan persetujuan seluruh anggota. Pada akhirnya harus disepakati bahwa isi keputusan bergabungnya Indonesia ke OECD akan mencakup komitmen untuk menjaga hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota.
Sebelumnya, Yerusalem pernah menentang bergabungnya Indonesia dalam OECD. Penolakan dilakukan Israel karena pernyataan Pemerintah Indonesia yang kerap menentang tindakan Israel dalam Perang Gaza.
Berita Terkait
-
Rival Skuad Garuda Telan 2 Kekalahan Beruntun Jelang Piala Asia U-23
-
Hasil Uji Coba Timnas Vietnam vs. Yordania Beri Sinyal Positif pada Indonesia
-
Latihan Perdana di Qatar, Winger Timnas Indonesia U-23 Ungkapkan Hal Ini
-
Piala Asia U-23 Jadi Ajang Pertaruhan Bagi Rafael Struick di Timnas
-
Piala Asia U-23 Jadi Tugas Terakhir Bagi 6 Pemain di Skuad Timnas U-23
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta