Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Persiapan dan Dukungan Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan harapannya untuk memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Tingkat partisipasi Pemilihan Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 78,78 persen, Pemilihan DPR RI 77,57 persen, DPD RI 77,65 persen, dan DPRD Provinsi mencapai 77,46 persen," kata Wahyu dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (27/4/2024).
"Oleh karena itu, KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan lembaga pemerintah terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu” tambah dia.
Wahyu juga mengaku sudah menjelaskan perihal tahapan Pilgub DKI Jakarta kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah provinsi (Pemprov), Bawaslu DKI Jakarta, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, hingga sejumlah instansi serta perwakilan Walikota Administrasi se-DKI Jakarta.
Kepada masing-masing stakeholder, Wahyu menjelaskan mengenai sejumlah kebutuhan yang dapat didukung oleh para stakeholder di setiap tahapan pemilihan.
"Yang terdekat adalah saat ini kami sedang menjalani proses perekrutan badan adhoc, yaitu PPK dan sebentar lagi PPS. Kemudian kami juga akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih yang sudah pasti memerlukan kerjasama dari Dinas Dukcapil" ujar Wahyu.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil akan menjamin ketersediaan blangko KTP-el bagi pemilih agar Pilgub DKI Jakarta tetap aman.
“Kami dari Dinas Dukcapil melakukan hibah pengadaan 5 juta blangko KTP-el, mudah-mudahan kekosongan blangko sudah bisa terpenuhi ditahun ini dan di bulan Mei sudah kami didapatkan, jadi tidak perlu lagi nanti pakai suket. Pada hari Pemilihan, Dukcapil akan terus buka untuk memberikan layanan yang membutuhkan KTP-el," tutur Budi.
Baca Juga: Pilih Kader Sendiri, Ini Alasan PKS Tak Akan Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Wahyu juga menjelaskan bahwa pada 5 Mei 2024 akan dimulai tahapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan.
Untuk itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar menyatakan pihaknya akan memaksimalkan kembali koordinasi dengan KPU DKI Jakarta.
"Terkait dengan pencalonan perseorangan, diharapkan sinergi kita di lapangan bisa turun sampai ke tingkat pengawas adhoc kita, terutama dalam melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terkait dengan dukungan bakal calon" tegas Munandar.
Selain itu, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Dedy Kusuma Bakti juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Operasi Mantap Praja guna menyukseskan Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.
"Pada prinsipnya, kami akan mendukung penuh semua tahapan yang sedang dan akan berjalan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mendatang" kata Dedy.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri menyampaikan harapannya agar KPU DKI Jakarta bisa lebih gencar dalam sosialisasi kepada pemilih muda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan
-
Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
-
Remaja Jakarta Rentan Jadi Sasaran Utama Child Grooming di Ruang Digital
-
Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kronologi Suderajat, 30 Tahun Jualan Es Gabus Hancur Dituduh Dagang Makanan Berbahan Spons
-
PNKT-Kemensos Perkuat Sinergi Dukung Program Prioritas Presiden di Daerah
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM
-
Buntut Panjang Pedagang Es Gabus Viral: Propam Turun Tangan Periksa Polisi yang Gegabah
-
Pemerintah Buat Rumusan Penghapusan Tunggakan BPJS, Kapan Mulai Berlaku?