Suara.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyebut nantinya seluruh warga Jakarta harus melakukan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah status Jakarta berubah dari DKI ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Diperkirakan ada 8,3 juta warga yang harus melakukan penggantian.
Budi mengatakan, penggantian KTP bisa diurus di tiap kantor kelurahan. Namun, masyarakat tak bisa mengurusnya secara serentak.
Karena jumlahnya yang cukup banyak mencapai 8,3 juta KTP, maka penggantian blangko KTP dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini saja perkiraannya hanya bisa mengganti dua sampai tiga juta KTP.
Dengan demikian, jika setahun hanya mampu mengakomodir dua sampai tiga juta, maka diperkirakan penggantian KTP akan memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk seluruh warga Jakarta.
"Jumlah kebutuhannya sebnayak 8,3 jutaan. Kami lakukan secara bertahap. Bisa jadi tahun ini hanya dua sampai tiga juta yang bisa terpenuhi," ujar Budi kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Kendati demikian, penggantian KTP ini baru dilakukan setelah Undang-Undang DKJ resmi diterapkan.
Meski UU DKJ sudah diketok oleh DPR RI, pemindahan ibu kota masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Joko Widodo.
"Masih menunggu secra resmi UU DKJ bs diterapkan, jika sudah akan dilakukan secara bertahap perubahannya dimulai dari masyarakat yang melakukan pelayanan," ucapnya.
Masyarakat juga dimintanya tak khawatir dengan penumpukan di kantor kelurahan saat penggantian KTP. Sebab, prosesnya hanya akan memakan waktu paling lama 10 menit.
Baca Juga: DPRD Minta Pemprov DKI Pinjam Wisma Atlet untuk Warga Eks Kampung Bayam
"Proses pergantiannya sebntar 5 sampai 10 menit selesai cukup dengan membawa KTP saja. Karena kan tidak berubah elemen data, hanya perubahan nomenklatur saja dari DKI ke DKJ," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Geram! DPRD DKI Ngamuk Ambulans Jenazah Pemprov Patok Retribusi Rp350 Ribu: Gila! Beli Kain Kafan Saja Sulit
-
Jokowi Resmi Teken Pengesahan UU Daerah Khusus Jakarta
-
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS dan TIM, Begini Ceritanya
-
DPRD Minta Pemprov DKI Pinjam Wisma Atlet untuk Warga Eks Kampung Bayam
-
Rata-rata Cuma Lulusan SMP, 1.038 Pendatang Masuk Jakarta usai Lebaran: Mau Beradu Nasib?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar