Atasi Persoalan Prostitusi di Jalan Tubagus Angke, Kenneth PDIP Minta Pemprov Pakai Cara Humanis

Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI gerak cepat dalam menangani persoalan munculnya bisnis prostitusi di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun, ia meminta Pemprov tak mengambil langkah hukum dalam penangannya.

Politisi PDIP itu pun meminta Pemprov mengedepankan langkah humanis dalam menuntaskan persoalan ini.

Baca Juga:

Heru Budi Mau Bikin Jogging Track Cegah Prostitusi di RTH Tubagus Angke, Kenneth PDIP: Nggak Jadi Solusi

Apalagi, para pelaku prostitusi ini merupakan pindahan dari Kalijodo yang sempat dibubarkan Pemprov DKI.

"Sebenarnya Pemprov harus memberikan edukasi yang solutif. Harus di lakukan komunikasi secara humanis dan berikan solusi," ujar Kenneth saat dikonfirmasi, Minggu (5/5/2024).

Kenneth mengaku sudah sempat mendatangi langsung lokasi itu usai ditemukan kondom bekas yang membuat geger masyarakat. Perlu ada pengawasan ketat serta solusi yang berlaku dari hulu ke hilir.

"Yang penting adalah pengawasannya yang harus super ekstra," ucapnya.

Mengenai rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin membuat trek joging di lokasi agar tak ada lagi prostitusi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu, Kenneth tak setuju. Menurutnya rencana Heru bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini.

Baca Juga: Sering Dijadikan Tempat Esek-esek, Camat Usulkan Buat Jogging Track RTH Jalan Tubagus Angke

Pemberian edukasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat yang paling penting untuk ditingkatkan agar tak ada lagi yang terlibat dalam bisnis prostitusi ini.

"Kalau masalah jogging track gak akan jadi solusi. Kesadaran masyarakat kita masih kurang," pungkasnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta mendirikan posko keamanan di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan usai adanya temuan kondom bekas yang terindikasi prostitusi di lokasi itu.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin mengatakan sebanyak tiga posko kini difungsikan untuk mencegah kejadian asusila kembali terjadi di RTH tersebut, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat.

Kemudian, ia juga sudah meminta dinas terkait untuk menata ulang RTH itu agar tak bisa disalahgunakan nantinya.

"Tadi malam, kami sudah tambah tenda atau posko keamanan. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menata lokasi, seperti dengan Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma, dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat," ujar Arifin kepada wartawan, Minggu (5/5/2024).