Dipecat Gegara Cabul, Komisioner KPU Gelar Rapat Pleno Tertutup Cari Pengganti Hasyim Asy'ari

Suara.com - Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno tertutup usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhi saksi pemecatahan terhadap Hasyim Asy'ari gegara kasus asusila. 

Rapat pleno tertutup dilakukan hari ini guna membahas dan menentukan pelaksana tugas ketua KPU pengganti Hasyim.

"Iya betul (rapat pleno tertutup hari ini)," kata Anggota KPU Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2022 pasal 72, diatur mekanisme penunjukkan pelaksana tugas untuk menggantikan komisioner yang diberhentikan.

"Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya," demikian dikutip dari PKPU Nomor 5/2022 Pasal 72 ayat (3).

"Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas," lanjut aturan tersebut pada ayat (4).

Penunjukkan pelaksana tugas harus dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sejak komisioner KPU yang bersangkutan diberhentikan.

Dipecat Gegara Kasus Cabul

Sekadar informasi, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI.

Baca Juga: Siasat Licik Ketua KPU Demi Penuhi Hasrat Seks Terbongkar, Bintang Emon Ketawa Ngakak: Ternyata Santai Ubah Aturan

Sanksi ini diberikan kepada Hasyim dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag. 

"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, Rabu (3/7/2024).

DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam pertimbangan putusan yang dibaca Dewi, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar KEPP.

Kasus Hasyim Asy'ari