Namun akar Walz di Minnesota bagian selatan telah gagal menahan kemerosotan Partai Demokrat dalam pemilu di daerah pedesaan yang dikenal sebagai Greater Minnesota. Petahana dari Partai Republik ini menduduki Distrik Kongres Pertama Minnesota – bekas kursi DPR Walz – dengan lebih dari 11 poin persentase pada tahun 2022.
Seperti di wilayah lain di Amerika, koalisi Partai Demokrat di Minnesota kini lebih bergantung pada pemilih yang berpendidikan perguruan tinggi di pinggiran kota yang dulunya merupakan wilayah Republik dibandingkan pada petani, penambang, dan pekerja pabrik di luar kota-kota besar. Kelompok yang terakhir ini pernah memiliki partai petani dan buruh masing-masing yang bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 1944 untuk membentuk Partai Buruh Demokrat-Petani Minnesota – nama resmi Partai Demokrat di negara bagian tersebut hingga saat ini.
Sebagai kandidat untuk jabatan di seluruh negara bagian pada tahun 2018, Walz juga membuang penolakannya di masa lalu terhadap peraturan senjata yang lebih ketat, yang telah menjadi nilai jual baginya di distrik House di pedesaan yang lebih konservatif. Mengutip identitasnya sendiri sebagai pemilik dan pemburu senjata yang prihatin dengan kekerasan senjata, Walz pada Mei 2023 menandatangani undang-undang bendera merah dan undang-undang yang memastikan pemeriksaan latar belakang universal di negara bagian tersebut.
Karena alasan tersebut dan alasan lainnya, Walz mungkin tidak dapat meredakan kekhawatiran beberapa pakar Partai Demokrat yang khawatir bahwa posisi sayap kiri yang diambil Harris selama pencalonan presiden pertamanya pada tahun 2019 merupakan tanggung jawab pemilu, dan perlu diimbangi dengan pemilihan tokoh moderat. teman berlari.
“Kita bisa keluar, menjangkau, menyampaikan pendapat, dan untuk satu hal – jangan pernah menghindar dari nilai-nilai progresif kita,” katanya pada penggalangan dana “White Dudes for Harris”. “Sosialisme seseorang adalah sifat bertetangga orang lain.”
Proses pemilihan wakil presiden tiba-tiba berubah menjadi perdebatan, terutama di hari-hari terakhir, ketika kelompok progresif melakukan lobi terhadap Shapiro, gubernur populer di negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama. Para pengkritik Shapiro mempermasalahkan pandangannya mengenai pengunjuk rasa di kampus pro-Palestina dan dukungan terhadap voucher sekolah swasta, namun segera membantu mengatur banyaknya liputan yang tidak menyenangkan tentang prestasi Shapiro.
Berita Terkait
-
Daftar Cawapres Kamala Harris Mengerucut, Gubernur Pennsylvania atau Minnesota?
-
Kamala Harris Resmi Menjadi Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat
-
Video 'Deepfake' Kamala Harris Dinilai Meresahkan, Suasana Kampanye Makin Panas usai Elon Musk 'Usil'
-
Cek Fakta: Prabowo Paksa Gibran Mundur jadi Cawapres, Benarkah?
-
Cari Pemimpin yang Serius Urus Rakyat, Demokrat DKI: Jangan Jadikan Pilkada Jakarta Sebagai Lompatan ke Pilpres
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara