Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa Israel akan menarik pasukan militer dari jalur Gaza, lantaran mereka ingin mengakhiri perang yang saat ini tengah terjadi sepanjang jalur zona Gaza dan Mesir.
Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan, kesepakatan tersebut menyatakan IDF harus ditarik dari semua wilayah berpenduduk padat di tahap pertama, sesuai yang tertulis dalam proposal yang diajukan pada akhir Mei.
"Wilayah tersebut mencakup daerah berpenduduk padat di sekitar atau berdekatan dengan Koridor Philadelphi, atau tempat yang bersinggungan dengan wilayah berpenduduk padat itu," ujarnya.
Penyeberangan perbatasan Rafah terletak di Koridor Philadelph dan merupakan satu-satunya titik penyeberangan antara Gaza dan Mesir.
"... termasuk wilayah-wilayah di sepanjang koridor itu," kata Kirby.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (1/9) menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Koridor Philadelphi yang lebih luas. Langkah itu akan memungkinkan Israel mempertahankan kendali atas perbatasan Mesir-Gaza.
Koridor Philadelphi adalah jalur sempit sepanjang 14 kilometer yang disetujui Israel menjadi zona demiliterisasi selama penarikan pasukannya dari Gaza pada 2005.
Netanyahu melihat daerah itu sebagai "jalur hidup bagi Hamas," dan mengesampingkan penarikan pasukan Israel dari koridor tersebut, menurut stasiun penyiaran publik Israel, KAN.
Kirby mengatakan dia tidak akan "berdebat dengan perdana menteri, tentang apa yang dia katakan selama akhir pekan tentang Koridor Philadelphi."
Keinginan keras Netanyahu ini telah menyebabkan perpecahan besar dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang mengatakan kendali Israel atas koridor tersebut adalah “halangan tidak perlu yang telah kita terapkan pada diri kita sendiri.”
Baca Juga: Ulasan Buku The Reckoning: Ungkap Kisah Kelam di Balik Sejarah Perang Dunia Kedua
Menteri pertahanan itu menyinggung pemungutan suara Kabinet pekan lalu, saat semua anggota, kecuali Gallant, memilih untuk mempertahankan pasukan Israel di koridor tersebut.
Seorang pejabat Hamas yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel mengatakan kepada pejabat Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa bahwa Netanyahu terus-menerus "mengeluarkan persyaratan baru," khususnya mengenai "Koridor Philadelphi" serta "perlintasan perbatasan Rafah."
Tindakan Netanyahu itu, menurut pejabat Hamas tersebut, lagi-lagi menyebabkan kemunduran.
"Setiap saat kita kembali ke awal, dan memulai proses baru," kata pejabat tersebut. Menurut dia, Israel tidak bernegosiasi melainkan memaksa.
Kemarahan publik terhadap pemerintahan Netanyahu meningkat setelah militer mengatakan pada Minggu bahwa mereka telah menemukan jasad enam sandera dari Gaza selatan.
Sebagai tanggapan, serikat buruh terbesar di negara itu, Histadrut, menyerukan pemogokan umum satu hari untuk menekan pemerintah agar segera mewujudkan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
Israel memperkirakan bahwa Hamas masih menyandera lebih dari 100 orang di Gaza. Sejumlah sandera itu diyakini sudah meninggal.
Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
KPK Periksa Stafsus Menhut Raja Juli, Dalami Dugaan Suap Bupati Kuansing
-
Ketua KONI Tersangka Korupsi Dana Hibah PON Aceh-Sumatera Utara Langsung Ditahan
-
Kredit Mobil Brio: Berapa Gaji Minimal yang Aman? Begini Simulasinya
-
Jangan Ukur Keberhasilan Politik dari Banyaknya Rapat dan Sorotan Kamera
-
Karhutla Kalimantan Makin Parah, Airlangga: Kegiatan Ekonomi Terganggu
-
9 Rekomendasi Skin Tint Ringan untuk Tampilan Segar dan Anti Dempul
-
KPK Bongkar Dugaan Rasuah di Pemkab Bogor, Upah Pungut hingga Pengadaan Barang Disorot
-
Krisis Air Bersih Meluas di Makassar, Ini Kecamatan Terdampak dan Cara Lapor
-
Sudah Disambut Baik, Pramono Anung Izinkan Warga Pati Demo di Jakarta: Itu Dijamin Demokrasi!
-
Terseret Kasus Suap Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Ditangkap KPK