Periksa Anggota DPRD Kota Semarang, KPK Cecar Soal Pengaturan Lelang di Pemkot

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi yang berasal dari unsur DPRD Kota Semarang pada Jumat (20/9/2024).

Dalam pemeriksaan tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa pihaknya mendalami soal pengaturan lelang di Pemerintah Kota Semarang.

Adapun ketiga saksi yang dimaksud, yakni Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron serta dua Anggota DPRD Kota Semarang 2019-2024, yaitu Sodri dan Hermawan Sulis Susnarko.

"Saksi hadir semua. Anggota DPRD didalami terkait ada tidaknya peran mereka dalam pengaturan lelang di Pemkot Semarang," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).

Selain ketiga saksi tersebut, penyidik juga meneriksa tujuh orang lainnya, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno, Pengurus Gapensi Kota Semarang 2019-2024 Damsrin, dan Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang 2019-2024 Siswoyo.

Lembaga antirasuah juga memeriksa empat Anggota Gapensi Kota Semarang 2019-2024 yaitu Suwarno, Herning Kirono, Sapto Marnugroho, dan Gatot Sunarto.

Sebelumnya diberitakan, KPK dikabarkan telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, Mbak Ita menjadi salah satu orang dari empat yang terkonfirmasi dicekal KPK ke luar negeri. Tiga orang lain yang diduga menjadi tersangka ialah suami Ita, Alwin Basri yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari PDIP.

Selain itu, terduga tersangka lainnya ialah Ketua Gapensi Kota Semarang Martono dan dari pihak swasta Rahmat U Djangkar.

Baca Juga: Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang, KPK Harapkan Kehadiran Wali Kota Semarang Mbak Ita Besok

Sebelumnya, KPK melakukan cegah tangkal (cekal) kepada empat orang berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pencegahan terhadap empat orang ini dilakukan selama enam bulan ke depan.

“12 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang yaitu 2 orang dari penyelenggara negara, 2 orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Meski begitu, Tessa belum merinci terkait identitas siapa saja yang dicekal. Dia hanya menjelaskan bahwa larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK.

Salah satunya ialah dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023-2024.

“Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024,” ujar Tessa.