Sodorkan Konsep ke Prabowo soal Kementerian Haji dan Umrah, AMPHURI: Lobi Antarnegara jadi Enak

Suara.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengirimkan proposal yang berisi konsep pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kepada Presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

"AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Prabowo Subianto ini, betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah," kata Ketua Umum DPP AMPHURI H Firman M Nur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Firman beralasan pembentukan kementerian itu membuat Pemerintah Indonesia memiliki lembaga yang fokus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi haji dan umrah.

Menurut Firman, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mengurusi haji dan umrah di Indonesia setara dengan Arab Saudi. Arab Saudi memiliki Kementerian Haji dan Umrah sejak tahun 1956.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, jelas Firman, ke depan bisa memberi kemanfaatan besar dari sisi ekonomi untuk Indonesia.

"Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi," ucap Firman.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah penting untuk dilakukan.

Menurutnya, berbagai masalah selama pelaksanaan haji dan umrah bisa segera diselesaikan ketika Indonesia punya kementerian yang khusus mengurusi hal tersebut.

Baca Juga: Prabowo Ultimatum Ketum Parpol di KIM: Jangan Tugaskan Menteri Cari Uang dari APBN!

"Intinya memang kita membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah yang lebih terfokus," katanya.

Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal ketika kementerian yang mengurusi ibadah rukun kelima Islam itu terbentuk.

"Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp156 triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalkan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi,” kata dia.