Kapolri Jadi Anggota Tapak Suci, Dinilai Sebagai Langkah Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi disahkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada 8 Agustus 2026.

Pengukuhan ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan institusional antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia tersebut sebagai wujud komitmen bersama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam sambutannya di upacara pengukuhan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselarasan visi serta semangat antara Polri dan Muhammadiyah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman.

Langkah ini dinilai bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas keamanan nasional memerlukan kolaborasi erat lintas elemen bangsa.

"Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh,” demikian ditegaskan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut (8/8/2026).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya membangun silaturahmi berkelanjutan serta kolaborasi produktif antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci.

Kemitraan ini diharapkan terus berkembang untuk memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus menjadi fondasi utama memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai pernyataan Kapolri memiliki makna mendalam yang mencerminkan komitmen murni terhadap dua hal krusial bagi stabilitas nasional saat ini.

"Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Baca Juga: Isu Dugaan Ancaman Kapolri, Aktivis Desak Kasus Eks Jampidsus Diusut Tuntas: Negara Tak Boleh Kalah

Lebih lanjut akademisi ilmu politik dan ilmu hukum yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA tersebut menjelaskan komitmen kedua Kapolri, yakni mengutamakan keutuhan nasional di tengah dinamika ekonomi dan politik global demi menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini," ujar Boni.

Boni memaparkan bahwa pendekatan society-policing yang diusung Kapolri sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi serta ketidakpastian geopolitik global.

Sinergi dan kepercayaan yang terjalin antara penegak hukum dan masyarakat sipil dinilai menjadi fondasi utama yang memperkokoh stabilitas nasional.

Ia menggarisbawahi bahwa gagasan pemimpinan kepolisian ini membawa dimensi strategis yang melampaui simbolisme seremonial semata.

“Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global”, ujar doktor filsafat lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Pengukuhan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah ini menandai semakin mengakar kuatnya pendekatan keamanan berbasis komunitas (*community-based policing*) dalam strategi institusional Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.