Ungkit Hak Impunitas DPR, Yulius Ngaku Siap Diadili MKD soal Tudingan Cawe-cawe Partai Cokelat pada Selasa Besok

Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Yulius Setiarto mengaku siap menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Selasa (3/12/2024) besok. Agenda pemeriksaan di MKD tersebut terkait laporan dugaan pelanggaran etik Yulius usai tudingan 'Partai Cokelat' alias 'Parcok' cawe-cawe di Pilkada 2024. 

"Iya, siap siap," kata Yulius ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menganggap adanya laporan tersebut merupakan hal yang wajar saja. Yulius bahkan menegaskan, jika dirinya akan mempertahankan pernyataannya soal 'Parcok.'

"Kalau saya menganggapnya ini kan sebagai mekanisme yang wajar, itu yang pertama, dan saya sebagai terlapor dalam konteks ini ya, saya tetap berprinsip bahwa apa yang saya tayangkan itu ya seperti itu, dan saya akan mempertahankan itu di sidang besok, saya akan memberi penjelasan di sidang besok," katanya.

Yulius mengaku dirinya dilaporkan ke MKD gegara pernyataannya di media sosial TikTok pada 25 November 2024. Ia merasa tak melanggar etik soal pernyataannya tersebut, sebab ia mengaku hanya meminta klarifkasi soal dugaan Polri cawe-cawe di Pilkada.

"Iya dong, iya dong kalau mau tanya tentang bukti adanya cawe-cawe, baik institusi kepolisian dalam pilkada kemarin bukan wilayah saya. Wilayah saya itu wilayah politik. Wilayah politik itu ada satu laporan, ada berita dari sebuah media, itu saya sudah bisa ngomong, itu saya sudah bisa berpendapat. Itu hak konstitusional sebagai anggota DPR dan ada impunitasnya Itu kira-kira," katanya.

"Tidak etis itu kalau misalnya dalam tayangan saya, saya maki-maki. Ini kan enggak, bahwa intonasinya itu keras, bahwa intonasinya itu kencang, ya setiap orang gaya berekspresinya beda-beda," pungkasnya.

Tudingan Parcok

MKD DPR RI sebelumnya berencana memanggil sejumlah anggota DPR RI untuk diklarikasi soal dugaan pelanggaran etik.  Salah satunya anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP atas nama Yulius Setiarto yang menyatakan adanya Partai Cokelat atau Parcok ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

Baca Juga: Kuliti Motif Bantuan Wapres Gibran, Rocky Gerung Bedah Isi Hati Prabowo: 'Ya Gue Tahu Maksudnya'

"Untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya dan karena pernyataan itu sesungguhnya pernyataan yang dilindungi oleh undang-undang. Anggota DPR berpendapat dan kemudian dia punya hak imunitas, tidak bisa dibawa ke MKD. Kecuali ada pelaporan atau diadukan oleh warga masyarakat," kata Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2024). 

Menurutnya, adanya dua anggota DPR RI yang akan dimintai klarifikasi, pertama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Nuroji yang dilaporkan atas pernyataannya di dalam rapat. 

Kemudian Yulius yang dilaporkan lantaran pernyataannya di media sosial soal keberadaan Partai Cokelat. 

"Bapak Yulius dari fraksi PDIP yang dilaporkan oleh seseorang karena berbicara ke publik di media sosial yang mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh Parcok. Konon disebut sebagai Partai Cokelat," ujarnya. 

Sebenarnya, kata dia, para anggota DPR RI itu tak bisa diundang serta merta oleh MKD. Menurutnya, permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh fraksi masing-masing. 

"Tetapi ini ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita tadi meminta apa yang diadukan kemudian besok kita akan meminta pernyataan apa yang disampaikan oleh bapak bapak begitu," ujarnya. 

Sementara itu, Hasanuddin mengaku pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor Yulius soal Parcok pada pukul 09.00 WIB pagi tadi. Pelapor atas nama Ali Hakim Lubis yang disebut sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra. 

"Kalau saya lihat dia warga biasa ya warga biasa dari wilayah bekasi begitu. Saya tanya apakah 'anda atas nama Pemerintah, bukan. Apakah anda atas nama polisi, bukan. Apakan anda atas nama pak Sigit, bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi'. Konon seperti itu yang saya tanya," katanya.