Tuding 'Partai Cokelat' Cawe-cawe, Legislator PDIP Yulius Bantah Langgar Etik: Saya Cuma Minta Klarifikasi Polri

Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Yulius Setiarto mengaku tak merasa telah melanggar kode etik usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena pernyataannya soal 'Partai Cokelat' alias Parcok' yang disebut cawe-cawe di Pilkada 2024. 

"Oh enggak, enggak (melanggar)," kata Yulius ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan, jika dirinya dilaporkan ke MKD lantaran pernyataannya yang disampaikannya dalam akun media sosial TikTok pada 25 November 2024 lalu.

Menurutnya, dalam unggahan tersebut dirinya hanya mencoba menyampaikan apa yang sudah dimuat oleh Podcast Bocor Alus Politik milik media Tempo. Dari situ, kata dia, dirinya hanya meminta klarifikasi dari Polri soal Partai Cokelat disebut ikut cawe-cawe di Pilkada.

"Lalu saya akan meminta kepada polisi klarifikasi, ini bener atau enggak. Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut gitu loh," katanya.

"Iya lah, saya ini bagaimanapun keluarga besar Polri. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada tiga, kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Yang saya inginkan adalah klarifikasi, sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah, dalam hal ini Polri, Tentang berita-berita yang bersiliweran seperti itu," sambungnya.

Untuk itu, ia merasa tak khawatir terkait adanya laporan ke MKD tersebut.

"Tidak etis itu kalau misalnya dalam tayangan saya, saya maki-maki. Ini kan enggak, bahwa intonasinya itu keras, bahwa intonasinya itu kencang, ya setiap orang gaya berekspresinya beda-beda. Jadi no worries lah soal laporan MKD ini," pungkasnya.

Dilaporkan soal Tudingan Partai Cokelat

Baca Juga: Kuliti Motif Bantuan Wapres Gibran, Rocky Gerung Bedah Isi Hati Prabowo: 'Ya Gue Tahu Maksudnya'

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil sejumlah anggota DPR RI untuk diklarikasi soal dugaan pelanggaran etik. 

Salah satunya Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP atas nama Yulius Setiarto yang menyatakan adanya Partai Cokelat atau Parcok ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

"Untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya dan karena pernyataan itu sesungguhnya pernyataan yang dilindungi oleh undang-undang. Anggota DPR berpendapat dan kemudian dia punya hak imunitas, tidak bisa dibawa ke MKD. Kecuali ada pelaporan atau diadukan oleh warga masyarakat," kata Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2024). 

Menurutnya, adanya dua anggota DPR RI yang akan dimintai klarifikasi, pertama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Nuroji yang dilaporkan atas pernyataannya di dalam rapat. 

Kemudian Yulius yang dilaporkan lantaran pernyataannya di Media Sosial soal keberadaan Partai Cokelat. 

"Bapak Yulius dari fraksi PDIP yang dilaporkan oleh seseorang karena berbicara ke publik di media sosial yang mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh Parcok. Konon disebut sebagai Partai Cokelat," ujarnya. 

Sebenarnya, kata dia, para anggota DPR RI itu tak bisa diundang serta merta oleh MKD. Menurutnya, permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh fraksi masing-masing. 

"Tetapi ini ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita tadi meminta apa yang diadukan kemudian besok kita akan meminta pernyataan apa yang disampaikan oleh bapak bapak begitu," ujarnya. 

Sementara itu, Hasanuddin mengaku pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor Yulius soal Parcok pada pukul 09.00 WIB pagi tadi. Pelapor atas nama Ali Hakim Lubis yang disebut sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra. 

"Kalau saya lihat dia warga biasa ya warga biasa dari wilayah bekasi begitu. Saya tanya apakah 'anda atas nama Pemerintah, bukan. Apakah anda atas nama polisi, bukan. Apakan anda atas nama pak Sigit, bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi'. Konon seperti itu yang saya tanya," katanya