Suara.com - Martiaw law Korea Selatan baru-baru ini sedang jadi trending diberbagai Negara, termasuk di Indonesia. Hal ini pun lantas menimbulkan tanya. Apa itu martiaw law? Martiaw law artinya apa? Simak informasinya berikut ini.
Sebelumnya ramai diberitakan, Korea Selatan secara resmi mendeklarasikan negaraanya sedang menjalankan martiaw law sejak Selasa (3/12/2024). Hal ini dideklarasikan langsung oleh Presiden Korsel, Yoon Suk-Yeol.
Menurut keterangan Yoon Suk Yeol, martial law ini dilakukan guna melindungi dan membebaskan Korsel dari ancaman komunis Korea Utara, dari pihak-pihak yang pro-Korut dan orang-orang yang anti Korsel.
“Kami akan melindungi Korsel yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, dan segera memberantas pihak-pihak yang tidak bermoral pro-Korut. Kekuatan anti-negara Korsel yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat kami, dan menetapkan konstitusi yang bebas,” tutur Yoon Suk-yeol seperti dikutip dari VOA Korea.
“Kami mengumumkan darurat militer (martial law) untuk menjaga ketertiban,” tambahnya.
Adanya deklarasi martial law dari Presiden Korsel ini pun langsung mengejutkan warga Korsel, termasuk negera-nergara lainnya. Pasalnya, martial law ini dideklarasikan secara mendadak oleh Presiden Korsel.
Namun selang 6 jam, status martial law Korea Selatan pun lantas dicabut oleh Presiden Yoon pada Rabu (4/12/2024). Adapun pencabutan ini dilakukan atas desakan dari Majelis Nasional Korea Selatan.
“Ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, jadi kami akan segera menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer,” kata Presiden Yoon.
Seiring dengan ramainya pemberitaan tentang martial law, mungkin masih ada sebagian orang yang belum tahu martial law artinya apa. Nah untuk mengetahuinya, yuk simak berikut ini arti martial law yang dilansir dari berbagai sumber.
Baca Juga: Warga Korea Selatan Tuntut Yoon Seok Yeol Mundur Setelah Upaya Kudeta Militer
Arti Martial Law
Martial law atau yang dikenal juga dengan darurat militer ini adalah situasi di mana kekuasaan sipil diambil alih oleh militer, biasanya dalam keadaan seperti perang, kerusuhan sosial, bencana alam besar, atau ketika pemerintah tidak mampu lagi menjaga ketertiban.
Dalam status martial law atau darurat militer ini, militer menggantikan peran pemerintah sipil dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan penegakan hukum. Dengan kata lain, Martial law ini membuat suara dan hak sipil jadi lebih terbatas.
Martial law Korea Selatan pada 2024 ini kembali dideklarasikan setelah 44 tahun atau sejak tahun 1980. Pada masa itu, darurat militer dideklarasikan usai terbunuhnya Presiden Park Chung-hee pada 1979 dalam Peristiwa 26/10'.
Demikian ulasan mengenai martial law artinya apa, yang baru-baru ini jadi trending topik utama di Korea Selatan dan beberapa Negara lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat!
Kontributor : Ulil Azmi
Berita Terkait
-
Warga Korea Selatan Tuntut Yoon Seok Yeol Mundur Setelah Upaya Kudeta Militer
-
Seoul Kembali Normal Setelah Kekacauan Darurat Militer, Tapi Ketakutan Tersisa
-
Viral! Politikus Korea Selatan Rebut Senapan Tentara di Tengah Kekacauan Seoul
-
Siasat Hindari Wajib Militer Gagal Total, Pria Korsel Dipenjara Setelah Sengaja Menggemukkan Diri
-
Keputusan Mengejutkan Presiden Korsel Picu Krisis Pasar: Won Anjlok, Saham Terjun Bebas
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!