Suara.com - Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan pada hari Rabu untuk menggelar demonstrasi besar sebagai bentuk kemarahan terhadap Presiden Yoon Seok Yeol. Protes ini dipicu oleh upaya gagal Yoon dalam memberlakukan darurat militer yang memicu kekacauan politik di negara yang dikenal dengan sistem demokrasi yang dinamis.
Para demonstran yang mayoritas adalah pekerja dari serikat buruh dan anggota oposisi, berbaris menuju kantor kepresidenan di Seoul, menuntut agar Yoon mundur dari jabatannya.
Mereka menganggap langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer sebagai bentuk “kudeta diri” untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, mengingat berbagai skandal yang melibatkan ibu negara sejak Yoon menjabat pada 2022.
Aksi protes ini juga terlihat di luar Gedung Majelis Nasional, tempat anggota parlemen sebelumnya menangguhkan deklarasi darurat militer tersebut. Dalam unjuk rasa yang penuh semangat ini, peserta membawa plakat berwarna-warni dan menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan.
Sejumlah tokoh oposisi seperti Cho Kuk dan Lee Jae-myung menyatakan bahwa tindakan Yoon telah melanggar konstitusi dan hukum, bahkan mengarah pada upaya kudeta dan pengkhianatan.
“Kami tidak akan membiarkan demokrasi kita dihancurkan. Kami harus mempertahankan sistem ini,” ujar Shin So-yeon, seorang perempuan berusia 20-an, yang merasa terbangun akan betapa rapuhnya demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Banyak peserta protes yang menyebut momen ini mengingatkan mereka pada protes besar tahun 2016 yang berhasil menggulingkan Presiden Park Geun-hye.
Sebagian besar dari mereka juga mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap Presiden Yoon, yang mereka anggap sebagai pemimpin yang tidak rasional.
"Presiden ini gila, dan ia berbahaya bagi demokrasi kita," kata Choi Moon-jung, seorang demonstran berusia 55 tahun.
Baca Juga: Seoul Kembali Normal Setelah Kekacauan Darurat Militer, Tapi Ketakutan Tersisa
Protes tersebut semakin memanas dengan banyaknya warga yang bergabung sepanjang hari, bahkan mempersiapkan diri untuk kembali berdemonstrasi semalam suntuk.
Para anggota oposisi kemudian mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, yang jika disetujui akan memerlukan dukungan dua pertiga dari anggota parlemen dan minimal enam hakim Mahkamah Konstitusi. Mosi tersebut diperkirakan akan diputuskan dalam waktu dekat.
Berita Terkait
-
Seoul Kembali Normal Setelah Kekacauan Darurat Militer, Tapi Ketakutan Tersisa
-
Viral! Politikus Korea Selatan Rebut Senapan Tentara di Tengah Kekacauan Seoul
-
Siasat Hindari Wajib Militer Gagal Total, Pria Korsel Dipenjara Setelah Sengaja Menggemukkan Diri
-
Keputusan Mengejutkan Presiden Korsel Picu Krisis Pasar: Won Anjlok, Saham Terjun Bebas
-
DPK Desak Presiden Yoon Mundur, Industri Hiburan Korea Ikut Kena Imbas
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Hakim Sebut Kerugian Rp171,9 Triliun Kasus Minyak Asumtif, Eks Bos Pertamina Divonis 9 Tahun
-
Diduga Jadi Tempat Prostitusi Malam Hari, 'Jalur Tikus' Taman Kota Cawang Akhirnya Dilas Permanen!
-
Berupaya Kabur Saat Ditangkap, Bandar Narkoba Ko Erwin Ditembak di Kaki
-
Tampang Koko Erwin Bandar Pemasok Narkoba Eks Kapolres Bima, Kini Pincang di Kursi Roda
-
KPK Terima Hasil Audit BPK, Berapa Angka Pasti Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji?
-
Pemprov DKI Jakarta Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis Mulai Juli 2026, Total Ada 103
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
Perang! Pakistan Klaim Serangannya Menewaskan 133 Tentara Afghanistan
-
Vonis 9 Tahun Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Kerugian Rp171 Triliun Dibantah Hakim!
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya