Gerindra Sinyalkan Tolak Jokowi? Rocky Gerung: Barang Bekas PDIP

Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Dasco mengungkapkan alasan terbesarnya adalah Partai Gerindra belum mengetahui rencana politik Jokowi ke depan.

Kata-kata tersebut menurut Rocky Gerung adalah penolakan secara halus Partai Gerindra terhadap Jokowi. Rocky bahkan menyebut Gerindra tidak akan memberi kesempatan pada Jokowi.

“Kemungkinan Jokowi mendapatkan dukungan partai itu juga sekedar percakapan di dalam dirinya sendiri kan, Gerindra pasti tidak akan memberi kesempatan pada Jokowi untuk masuk ke dalam partai itu,” ujar Rocky, dikutip dari kanal youtubenya, Selasa (10/12/24).

“Keterangan Pak Dasco bahwa Gerindra belum memikirkan posisi Jokowi itu penanda halus bahwa Gerindra sebetulnya menolak dan harusnya Jokowi mengerti,” tambahnya.

Sementara itu, Rocky menilai seiring berjalannya waktu posisi Gibran tersebut akan menjadi beban psikologi politik Partai Gerindra.

“Dengan adanya Gibran itu sebenarnya jadi batu sandungan, jadi beban psiko politik dari Gerindra,” ujarnya.

“Karena terus menerus Gerindra akan dipersoalkan oleh netizen terutama tentang kehadiran Gibran di situ,” tandasnya.

Rocky secara blak-blakan mengatakan jika posisi Jokowi kini sudah menjadi ‘barang bekas’ Partai PDIP, sehingga Partai Gerindra pasti akan memikirkan berkali-kali.

Baca Juga: Khianati Megawati Hingga Masalah IKN, Rocky Gerung Bongkar Aib Jokowi: Bengisan Siapa dengan Pak Harto?

“Kalau dia ditolak oleh PDIP, bagaimana mungkin diterima oleh Gerindra, masak barang bekas PDIP diterima sama Gerindra,” sebutnya.

“Siasat Pak Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik itu sebenernya udah selesai, Karena Pilkada DKI jadi penentu final, tentang berakhirnya genggaman Jokowi terhadap politik,” tambahnya.

Rocky mengatakan jika seharusnya politik memang didasarkan pada etika publik. Sementara Jokowi disebut telah mengabaikan etika publik itu.

“Politik akhirnya harus didasarkan pada etika publik, dan Presiden Jokowi adalah contoh paling buruk atau satu-satunya contoh buruk tentang bagaimana etika politik itu diabaikan,” ungkapnya.

“Seperti berbohong, berkhianat terhadap partainya sendiri, kan itu 1 sinyal bahwa beliau tidak paham apa itu etika publik,” tambahnya.

Kontributor : Kanita