Tak Mau Pengusul Pilkada Dipilih DPRD Disebut Tak Pro Demokrasi, Bupati Terpilih Situbondo: Ayo Dong Diperbaiki

Suara.com - Bupati terpilih Situbondo Rio Prayogo bicara soal efektivitas pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada tidak langsung. Rio juga menekankan bahwa isu utama terletak pada kompetensi calon pemimpin.

Hal itu disampaikan Rio saat berdiskusi mengenai efektivitas pilkada langsung dibandingkan dengan pilkada tidak langsung dengan Nyawir Ahmad, Arie Putra dan Budi Adiputro.

Diskusi yang melibatkan berbagai perspektif ini menyorot peran partai, sistem kandidasi, dan pengaruh budaya dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Kita kembali ke prinsip dasar demokrasi. Harus dipilih, karena orang merasa mampu semua. Problemnya bagaimana kalau daerah dipimpin oleh orang yang tidak punya kompetensi?” kata Rio dilansir dari akun Youtube Total Politik yang diunggah pada Rabu (18/12/2024).

Mereka juga menyampaikan adanya kotak kosong dan golput di Pilkada sebagai soreksi Rakyat.

Budi Adiputro mengambil contoh fenomena kotak kosong yang pernah menang di beberapa daerah sebagai bentuk protes rakyat.

“Di Bangka kalau nggak salah, kotak kosong menang. Artinya rakyat bisa marah, bisa mengoreksi, bisa menghakimi. Contoh lain, rakyat ingin Anies Baswedan maju tapi tidak dipilih partai. Golputnya tinggi. Kalau pemilihan lewat DPRD gimana?” kata dia.

Rio Prayogo yang sebelumnya merupakan seorang konsultan politik menilai bahwa hal ini harus diperbaiki.

“Saya pada posisi di tengah, bukan pro DPRD. Cuma ayo dong, diperbaiki. Jangan sampai orang yang membuka opsi ini dibilang tidak pro-demokrasi.” tanggapnya.

Baca Juga: Bupati Situbondo Dicecar KPK Soal Penyelewengan Aliran Dana PEN

Krisis Internal Partai

Masalah lain yang dibincangkan adalah lemahnya sistem internal partai politik di Indonesia. Nyawir menjelaskan bahwa partai politik seringkali dikritik karena tidak ada kejelasan sumber dana, demokrasi internalnya diragukan, dan proses kandidasinya lemah. “Harus ada penguatan partai agar mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai representasi politik.” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa partai perlu memperbaiki citranya di mata masyarakat.

“Partai sering dianggap bisa dibeli oleh politisi yang punya resources. Integritas dan kehormatan partai perlu dijaga. Kalau partai punya mekanisme kandidasi yang jelas dan transparan, pemilih juga akan mendapatkan calon yang lebih baik,” tegasnya.

Selain itu perbedaan budaya antara Indonesia dan konsep demokrasi barat juga menjadi perhatian. Rio menilai bahwa demokrasi yang dikonsepsikan di barat harus mengalami modifikasi nilai-nilai budaya di Indonesia. Contohnya pola relasi patron-klien yang umum di Indonesia.

Nyawir juga mengatakan bahwa, “Di budaya Asia, relasi ini sering muncul lewat pelayanan dan pemberian berkah. Ini bagian dari pola relasional kita, berbeda dengan budaya individualisme di Barat.”

Baik pilkada langsung maupun tidak langsung memiliki tantangan masing-masing. Arie Putra menyimpulkan bahwa wacana pembatasan dalam demokrasi harus diimbangi dengan narasi yang memperkuat, seperti menambah kapabilitas partai dan memperbaiki mekanisme demokrasi internal. [Kayla Nathaniel]