Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan jika partainya belum bicara soal kandidat calon Sekjen PDIP jika Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.
"Kita belum bicara hal itu," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Di sisi lain, ketika ditanya apakah Hasto akan hadir memenuhi panggilan KPK untuk panggilan pemeriksaan kedua, Puan mengatakan, jika Hasto akan taat terhadap hukum.
"Sebagai warga negara, tentu saja harus... proses hukum, ya. Nah, sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," katanya.
Sementara itu ketika ditanya lagi soal mekanisme pergantian Sekjen apabila Hasto ditahan oleh KPK, Puan menjawab diplomatis.
"Ya, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai posisi Sekjen partai ke depan usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Belum ada (pembahasan)," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ia mengatakan, terkait apakah ke depan Hasto akan mengundurkan diri sebagai sekjen, atau apakah ada pergantian posisi sekjen itu semua tergantung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Ditanya Isu Pergantian Ketum PDIP Jelang Kongres, Puan: Nanti Lihat Bulan April
Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai telah mengamanatkan semua kepada Megawati.
"Pak Hasto apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai," katanya.
"Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ditanya Isu Pergantian Ketum PDIP Jelang Kongres, Puan: Nanti Lihat Bulan April
-
Jokowi Tetap Ucapkan Selamat HUT Ke-52 Meski Dipecat PDIP, Puan Bilang Begini
-
Megawati Pimpin Langsung Perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan
-
Eks Ketua KPU Arief Budiman Klaim Belum Terima Surat Panggilan KPK Terkait Kasus Hasto
-
Heboh! PDIP Tuding KPK Edisi Jokowi Kriminalisasi Hasto Kristiyanto
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor