Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan jika partainya belum bicara soal kandidat calon Sekjen PDIP jika Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.
"Kita belum bicara hal itu," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Di sisi lain, ketika ditanya apakah Hasto akan hadir memenuhi panggilan KPK untuk panggilan pemeriksaan kedua, Puan mengatakan, jika Hasto akan taat terhadap hukum.
"Sebagai warga negara, tentu saja harus... proses hukum, ya. Nah, sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," katanya.
Sementara itu ketika ditanya lagi soal mekanisme pergantian Sekjen apabila Hasto ditahan oleh KPK, Puan menjawab diplomatis.
"Ya, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai posisi Sekjen partai ke depan usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Belum ada (pembahasan)," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Ia mengatakan, terkait apakah ke depan Hasto akan mengundurkan diri sebagai sekjen, atau apakah ada pergantian posisi sekjen itu semua tergantung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Ditanya Isu Pergantian Ketum PDIP Jelang Kongres, Puan: Nanti Lihat Bulan April
Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai telah mengamanatkan semua kepada Megawati.
"Pak Hasto apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai," katanya.
"Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ditanya Isu Pergantian Ketum PDIP Jelang Kongres, Puan: Nanti Lihat Bulan April
-
Jokowi Tetap Ucapkan Selamat HUT Ke-52 Meski Dipecat PDIP, Puan Bilang Begini
-
Megawati Pimpin Langsung Perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan
-
Eks Ketua KPU Arief Budiman Klaim Belum Terima Surat Panggilan KPK Terkait Kasus Hasto
-
Heboh! PDIP Tuding KPK Edisi Jokowi Kriminalisasi Hasto Kristiyanto
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini