Makan Bergizi Gratis Belum Merata, Pemerintah Akui Masih Cari Formula Tepat

Suara.com - Pemerintah mengakui bahwa penyaluran makan bergizi gratis (MBG) belum bisa dilakukan menyeluruh di Indonesia. Bahkan hingga saat ini pemerintah masih mencari prototype yang tepat untuk menyalurkan MBG ke seluruh Indonesia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengemukakan bahwa hal tersebut yang menjadi penyebab MBG baru dilaksanakan di beberapa daerah terpilih di 26 provinsi.

Ia juga memaklumi bila kemudian muncul anggapan 'iri' pada daerah yang belum menjadi prioritas MBG

"Memang ya begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat. Tidak bisa dilakukan semuanya lah, tentu saja ini bertahap," kata Pratikno ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dia menjelaskan juga bahwa pelaksana program MBG berada dalam naungan Badan Gizi Nasional yang berada di bawah naungan Kemenko Bidang Pangan.

Sementara Kemenko PMK, salah satunya mengurusi bidang pendidikan dan sekolah, sehingga berhak sebagai penerima manfaat.

Masih menurut Pratikno, sekolah-sekolah terus mendukung pemberian MBG selama sepekan pelaksanaan program tersebut.

"Tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan. Saya kemarin juga meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah luar biasa di Jakarta Utara dan sambutannya luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, program MBG telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025 lalu.

Baca Juga: Siswa SLB 2 Kali Lepehkan Lauk Makan Bergizi Gratis, Kenapa?

Program tersebut dilaksanakan dengan lebih dari 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi.

Adapun provinsi yang sudah memiliki SPPG di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.