Fathi Kritik Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg: Jangan Sampai Rakyat Kecil yang Rugi

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mengingatkan harusnya pemerintah memerhatikan pentingnya keseimbangan antara pengendalian subsidi dan ketersediaan gas LPG 3 kg bagi masyarakat kecil.

Apalagi saat ini gas tersebut dikategorikan langka di sejumlah daerah, termasuk Kota Bandung dan Cimahi.
Ditambah lagi adanya kebijakan pengetatan distribusi yang hanya diperbolehkan penjualan melalui distributor resmi Pertamina.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan subsidi gas 3 kg benar-benar tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, subsidi ini harus dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu," ujar Fathi dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Menurut Fathi, gas 3 kg merupakan kebutuhan vital bagi UMKM dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan pengetatan distribusi harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak justru menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat konsumen.

"Dalam konteks ekonomi, ketepatan subsidi ini penting agar anggaran negara tidak bocor. Namun, kita juga harus memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan akses yang mudah dan harga yang stabil," tambahnya.

Fathi juga mendorong pemerintah dan Pertamina untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas sistem distribusi gas 3 kg agar kelangkaan tidak terus berulang.

"Harus ada sistem pengawasan yang lebih kuat di lapangan agar tidak terjadi penimbunan atau permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengawasi distribusi dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan di lapangan.

"Kita harus memastikan bahwa subsidi ini benar-benar membantu rakyat, bukan malah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak. Saya siap mengawal kebijakan ini agar kepentingan masyarakat tetap diutamakan," pungkasnya.

Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina Non Subsidi Februari 2025: Penyesuaian di Seluruh Indonesia