Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak tak pertanyakan lagi mengenai hubungan Golkar dengan Gerindra pasca kebijakan penyaluran gas LPG 3 kg atau gas melon bermasalah.
Idrus menyebut hubungan Golkar dengan Gerindra sudah jauh ke depan dan sama-sama sudah bangun kesepahaman.
“Saya kira kita tidak usah jawab lagi itu. Tidak ada lagi masalah. Bahkan kita sudah lebih jauh ke depan. Jauhnya ke depan itu sudah ada pikiran-pikiran yang berkembang dan sudah ada kesepahaman,” kata Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, kekinian baik Golkar dan Gerindra tengah berfokus pada penguatan kerja sama jangka panjang.
“Kalau sudah jauh ke depan ini ada Koalisi Indonesia Maju. Ada Kabinet Merah Putih. Sudah jauh ke depan kesepahaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, dengan kesepahaman yang sudah terbangun, kata dia, justru Golkar dan Gerindra akan mengembangkan konsep-konsep pembangunan yang komprehensif, merata, dan terintegrasi untuk kepentingan rakyat.
“Karena Pak (Presiden) Prabowo sudah menggariskan adanya Asta Cita itu. Nah bagaimana Asta Cita ini bisa kita laksanakan dengan baik? Itu hanya bisa apabila ada dukungan konsep yang berkualitas," katanya.
Ia mengatakan, bahwa solusi atas isu teknis terkait gas melon memang sempat menjadi polemik, namun kini sudah bisa terurai melalui komunikasi yang efektif.
Setidaknya, kata dia, dapat dilihat dari komunikasi yang sangat baik antara Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Wanti-wanti Kadernya Solid Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Tak Cukup Kalau Cuma Omon-omon
“Kalau orang yang mau berpikir positif. TikTok antara Pak Bahlil (Ketum Golkar) dengan Pak Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) ini kan saling mengisi sudah kelihatan begitu. Dan dari TikToknya ini kan selesai. Apa selesai? Mengaktifkan kembali pengecer dengan merubah status sebagai subpangkalan,” ujarnya.
Idrus juga menegaskan bahwa Golkar akan terus mengedepankan gagasan besar dan ideologi pembangunan untuk masa depan Indonesia.
“Golkar itu adalah partai ideologi, partai gagasan, partai pembangunan, partai pembaharuan dan partai pejuang untuk mengisi kemerdekaan,” pungkasnya.
Kata Gerindra
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menmastikan kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Berita Terkait
-
Polemik Anggaran IKN, Bahlil: Pembangunan Tetap Berjalan
-
Muzani Wanti-wanti Kader di Ultah Partai: Tak Boleh Sok Kuasa, Gerindra Bukan Taksi yang Bisa Dicarter Semaunya!
-
Ditanya soal Masih Ada Kelangkaan Gas Melon, Bahlil Bantah: Kamu Dapat Data dari Mana?
-
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Tetap Kita Pindah 2028
-
Wanti-wanti Kadernya Solid Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Tak Cukup Kalau Cuma Omon-omon
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!