Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak tak pertanyakan lagi mengenai hubungan Golkar dengan Gerindra pasca kebijakan penyaluran gas LPG 3 kg atau gas melon bermasalah.
Idrus menyebut hubungan Golkar dengan Gerindra sudah jauh ke depan dan sama-sama sudah bangun kesepahaman.
“Saya kira kita tidak usah jawab lagi itu. Tidak ada lagi masalah. Bahkan kita sudah lebih jauh ke depan. Jauhnya ke depan itu sudah ada pikiran-pikiran yang berkembang dan sudah ada kesepahaman,” kata Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, kekinian baik Golkar dan Gerindra tengah berfokus pada penguatan kerja sama jangka panjang.
“Kalau sudah jauh ke depan ini ada Koalisi Indonesia Maju. Ada Kabinet Merah Putih. Sudah jauh ke depan kesepahaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, dengan kesepahaman yang sudah terbangun, kata dia, justru Golkar dan Gerindra akan mengembangkan konsep-konsep pembangunan yang komprehensif, merata, dan terintegrasi untuk kepentingan rakyat.
“Karena Pak (Presiden) Prabowo sudah menggariskan adanya Asta Cita itu. Nah bagaimana Asta Cita ini bisa kita laksanakan dengan baik? Itu hanya bisa apabila ada dukungan konsep yang berkualitas," katanya.
Ia mengatakan, bahwa solusi atas isu teknis terkait gas melon memang sempat menjadi polemik, namun kini sudah bisa terurai melalui komunikasi yang efektif.
Setidaknya, kata dia, dapat dilihat dari komunikasi yang sangat baik antara Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Wanti-wanti Kadernya Solid Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Tak Cukup Kalau Cuma Omon-omon
“Kalau orang yang mau berpikir positif. TikTok antara Pak Bahlil (Ketum Golkar) dengan Pak Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) ini kan saling mengisi sudah kelihatan begitu. Dan dari TikToknya ini kan selesai. Apa selesai? Mengaktifkan kembali pengecer dengan merubah status sebagai subpangkalan,” ujarnya.
Idrus juga menegaskan bahwa Golkar akan terus mengedepankan gagasan besar dan ideologi pembangunan untuk masa depan Indonesia.
“Golkar itu adalah partai ideologi, partai gagasan, partai pembangunan, partai pembaharuan dan partai pejuang untuk mengisi kemerdekaan,” pungkasnya.
Kata Gerindra
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menmastikan kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Berita Terkait
-
Polemik Anggaran IKN, Bahlil: Pembangunan Tetap Berjalan
-
Muzani Wanti-wanti Kader di Ultah Partai: Tak Boleh Sok Kuasa, Gerindra Bukan Taksi yang Bisa Dicarter Semaunya!
-
Ditanya soal Masih Ada Kelangkaan Gas Melon, Bahlil Bantah: Kamu Dapat Data dari Mana?
-
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Tetap Kita Pindah 2028
-
Wanti-wanti Kadernya Solid Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Tak Cukup Kalau Cuma Omon-omon
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal
-
Hikmahanto: Tuduhan Israel ke Hizbullah Soal Tewasnya Prajurit TNI Masih Narasi Politik