Suara.com - Menteri Koordinasi Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar mengaku dirinya termasuk salah satu pemateri saat acara retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan jadwal dirinya memberikan materi pada tanggal 25 Februari nanti.
Selain dirinya, sejumlah menteri serta kepala lembaga juga akan turut menjadi pemateri.
"Ya, semua menteri akan mengisi. Saya insyaallah tanggal 25, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) juga akan mengisi," kata Cak Imin ditemui di kantornya usai rapat dengan kepala BPS, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Mengenai isi materi, politisi PKB itu enggan membocorkan lebih detail. Dia hanya mengatakan kalau isi materinya tentu yang berkaitan dengan jabatannya saat ini.
"Ya, semua menyangkut tugas pemberdayaan masyarakat," ucap Cak Imin.
Retreat Kepala Daerah
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya telah mengatakan bahwa ada sejumlah pembicara pada retreat kepala daerah yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2). Sebagian besar pemateri berupa tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara," kata Bima.
Namun, Bima tidak mau membocorkan nama mantan presiden yang dimaksud, sebab nantinya kan diberi tahu kemudian.
"Mungkin. nanti kami sampaikan. Nantilah kami lihat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah.
- Pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.
- Pemahaman tentang Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.
- Tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.
- Kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.
Berita Terkait
-
Istana Macet Parah Gegara Parkir Sembarangan saat Acara Kepala Daerah di Monas, Mobil Plat Merah Diderek Dishub!
-
Panas-panasan Ikut Gladi Bersih, Begini Tampang 481 Kepala Daerah saat 'Dijemur' di Monas
-
Ada Foto Jokowi-Maruf, Aktivitas Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Banjir Sindiran: Tahun Kapan Ini?
-
Tak Sudi Hukuman Diperberat 20 Tahun Bui, Harvey Moeis Siap-siap Ajukan Kasasi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!