Megawati Instruksikan 'Boikot' Retret, PDIP Resmi Oposisi Prabowo?

Suara.com - Surat instruksi yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) disebut menunjukan posisi partai berlambang banteng moncong putih itu terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto.

PDIP disebut secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka berada pada kekuatan oposisi.

"Kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP," kata Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti seperti dilansir Antara, Jumat (21/2/2025).

Ray menilai, langkah tersebut tidak hanya sekadar dipicu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Menurutnya, keputusan Megawati tak bisa dilepaskan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang sudah seperti mengumumkan 'perpisahan pemerintah' dengan PDIP.

Hal tersebut tergambar dalam agenda Rakernas Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) minggu lalu. Ketika itu, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.

Baca Juga: Yakin Kepala Daerah PDIP Terpanggil Ikut Retret, Gerindra: Mereka Wakili Seluruh Rakyat Indonesia

Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.

Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."