Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya mewakili rakyat bukan hanya mewakili satu partai politik saja. Lantaran itu, ia meyakini bahwa sejumlah kepala daerah yang belum ikut retret bisa terpanggil.
Pernyataan itu disampaikan Budi menanggapi instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu agar menunda perjalanan untuk mengikuti retret di Magelang.
"Saya belum melihat surat tersebut, tetapi kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewanangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah kepala daerah tersebut," kata Budi ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing jadi kita kembalikan," lanjutnya.
Ia berharap para kepala daerah dari PDIP bisa terpanggil hatinya untuk bisa ikut retret di Magelang.
"Semoga teman-teman Kepala Daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," ujarnya.
Ia mengatakan, para kepala daerah yang terpilih pasti mempunyai niat untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kepala daerah ini terpilih dan mereka akan mewakili seluruh rakyat, bukan cuma mereka yang memilih dia tapi mereka yang juga tidak memilih dia dan itu mungkin saja ada yang berbeda partai," katanya.
"Dan saya rasa para gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kemarin sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memajukan rakyat di daerah yang masing-masing," sambunhnya.
Lebih lanjut, ia meyakini jika para kepala daerah PDIP bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar.
"Dan saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
Terkini
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Perumahan Tangguh Iklim, Kebutuhan Mendesak di Tengah Krisis Bencana Indonesia
-
Beli Cabai dari Petani Aceh, Rano Karno Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman hingga Januari
-
OTT Jaksa Oleh KPK, Komjak Dorong Pembenahan Sistem Pembinaan
-
Pramono Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, 'Anak Kampung' Masih Diberi Kelonggaran
-
Insight Seedbacklink Summit 2026: Marketing Harus Data-Driven, Efisien, dan Kontekstual
-
WALHI Desak Pencabutan Izin Korporasi Pemicu Bencana Ekologis di Lanskap Batang Toru
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD