Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya bersama dan para menteri sedang mengurus persoalan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hal itu dipastikannya ketika ditanya awak media terkait tanggapan kepala negara mengenai penundaan pengangkatan CPNS.
Prabowo juga memberikan gestur jempol saat menjawab pertanyaan tersebut.
"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sembari mengangkat jempol tangan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Sebelummya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penundaan pengangkatan CPNS.
"Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Saat ditanya mengenai tanggapan presiden soal pengangkatan CPNS, Rini tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan bahwa rapat siang ini membahas perihal Sekolah Rakyat.
"Kan tadi ngomongnya Sekolah Rakyat," kata Rini.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat, polemik pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sebenarnya 'warisan' politisasi era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu mengingat proses seleksi dimulai ketika akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden pada Agustus 2024 lalu.
Sehingga, Pemerintahan Prabowo seharusnya melanjutkan proses tersebut hingga tuntas sesuai jadwal.
"Yang sudah diterima sekarang harusnya diangkat terus pemerintah menjelaskan lagi untuk berikutnya lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Karena ini kan penerimaan yang sekarang itu janji Pak Jokowi dulu. Masalahnya di situ, jadi harus menerima," kata Trubus kepada Suara.com saat dihubungi Senin (10/3/2025).
Trubus berpandangan, politisasi itu terlihat lantaran proses CPNS baru dibuka ketika akhir masa jabatan, meski sebenarnya secara kebutuhan belum terlalu diperlukan.
Meski pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ditunda, menurut Trubus, tidak akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja di instansi pemerintah.
"Nggak ngefek (kerja birokrasi). Karena itu kan ASN kita sudah kebanyakan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, jadi ini sistem digital. Kalau ya sistem digital kita enggak membutuhkan PNS terlalu banyak, untuk apa," ucap Trubus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!