Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya siap mempertimbangkan usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan di Ukraina.
Namun, ia menekankan bahwa penghentian pertempuran harus mengatasi akar permasalahan yang menjadi sumber konflik sejak awal.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow pada Kamis (13/3), Putin menegaskan bahwa gencatan senjata apa pun harus dapat mengarah pada perdamaian jangka panjang.
“Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi kami melihat fakta bahwa gencatan senjata ini harus dapat mengarah pada perdamaian jangka panjang dan menghilangkan penyebab awal krisis ini,” ujarnya, dilansir dari Antara, 14 Maret 2025.
Ukraina Setuju Gencatan Senjata 30 Hari
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan kesiapan negaranya untuk menyetujui gencatan senjata selama 30 hari.
Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, yang melibatkan delegasi Ukraina serta pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.
Meskipun tidak ada jaminan keamanan yang diumumkan dalam pertemuan tersebut, Zelenskyy mengungkapkan bahwa topik tersebut telah dibahas.
Di sisi lain, Kremlin melalui juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat akan melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan Rusia di Moskow.
Baca Juga: Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
Kontak antara kedua belah pihak sudah terjalin sebelumnya, termasuk komunikasi antara Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Penasihat Kepresidenan Rusia Yury Ushakov.
“Proses penerimaan informasi dari AS sedang berjalan, dan Rusia akan menentukan sikap setelah pembicaraan bilateral dengan delegasi AS,” kata Peskov.
Ia juga menekankan bahwa Rusia tidak akan berkompromi dalam hal wilayah yang telah dianeksasi, seperti Krimea, Sevastopol, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk, yang menurutnya telah diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia.
Tuntutan Rusia dan Tanggapan AS
Peskov membantah rumor bahwa Rusia telah memberikan daftar tuntutan kepada Washington terkait kesepakatan Ukraina.
Ia menyebut bahwa banyak informasi di media yang tidak akurat. “Banyak informasi di media yang tak sesuai kenyataan, hanya sebagian kecil saja yang benar,” katanya.
Berita Terkait
-
Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
-
Bantuan Militer Sempat Terhenti Gara-gara Trump-Zelenskyy Bersitegang, Senjata AS Akhirnya Mengalir ke Ukraina
-
Trump Kembali Kirim Senjata ke Ukraina Setelah Gencatan Senjata! Apa yang Berubah?
-
Bencana Kemanusiaan Mengintai: Pemotongan Dana Bantuan USAID Ancam Nyawa Jutaan Orang
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara
-
Bantah Klaim BEM UI, Polda Metro: Sampai Detik Ini Tak Ada Surat Pemberitahuan Demo
-
DEN Temukan Potensi 9 Juta Barel Tangki Minyak Menganggur, Disiapkan untuk Kondisi Krisis
-
'Ada Bukti Transfer Uang'! Pengakuan Saksi dalam Kasus Suap Impor Bea Cukai
-
Jangan Tunggu Rakyat Menjerit! Guru Besar UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Energi Nasional
-
Sita Bom Molotov! Polisi Tangkap 2 Orang Diduga Ingin Tunggangi Demo Mahasiswa di Jakarta
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
IKN Tidak Urgent! DPR Diminta Tolak Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun
-
Siasat Penjual Es Teh di Demak Jadi Kedok Edarkan Sabu, Ternyata Residivis dan DPO!
-
Pramono Respons Demo Mahasiswa di HI: Silakan Protes, Jangan Rugikan Publik