Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna H. Laoly, menegaskan internal partainya masih solid dan tak ada perbedaan suara. Menurutnya, pelaksanaan Kongres hanya tunggu perintah Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Nggak ada. Kita solid lah. Mana ada beda beda sikap. Solid," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Yasonna menuturkan belum digelarnya Kongres bukan karena adanya kendala. Menurutnya, tak ada masalah.
"Oh enggak ada. Enggak ada masalah. Kita kan hanya masih konsolidasi saja," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, pelaksanaan Kongres tergantung Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
"Ya kita belum tau ya tergantung ketua umum aja. Kita tunggu aja perintah ketua umum seperti apa nanti," kata Yasonna.
"Ya kita lihat saja dulu. Tapi semua solid. Hanya soal persiapannya ini. Kan baru pemilu, baru Pilkada. Kan bikin kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan, perlu biaya," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan PDIP hingga kekinian belum menentukan jadwal pelaksaan Kongres partai. Menurutnya, pelaksaan Kongres kemungkinan mundur dari rencana awal April ini.
"Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Baca Juga: Analis Bongkar Alasan PDIP Belum Juga Gelar Kongres hingga Pertengahan April
Ia mengatakan, dengan melihat situasi kekinian, pelaksanaan Kongres dinilai tak perlu dilakukan secara terburu-buru.
"Karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan kemungkinan besar Kongres PDIP tak akan digelar April ini. Namun tak akan lewat dari 2025.
"Bisa saja mundur di bulan April, namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025," pungkasnya.
Sebelumnya, Puan Maharani mengungkapkan setelah lebaran pihaknya akan menentukan jadwal pelaksaan Kongres PDIP. Nantinya akan digelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan waktu Kongres.
"Untuk masalah kongres, sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Berita Terkait
-
Hakim yang Tolak Praperadilan Terlibat Kasus Suap, Hasto PDIP: Kebenaran Mencari Jalannya Sendiri
-
Tulis Surat di Penjara, Hasto PDIP Merasa jadi 'Sasaran Tembak' KPK, Begini Curhatannya!
-
Tonton Langsung Sidang Kasus Sekjen PDIP, Ganjar Pranowo: Semangat Mas Hasto
-
Analis Bongkar Alasan PDIP Belum Juga Gelar Kongres hingga Pertengahan April
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?