Suara.com - Terdapat sebanyak 14 kasus kecurangan dalam dua hari pertama pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) saat pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Panitia SNPMB 2025 menyampaikan pada hari pertama pelaksanaan UTBK 2025 terdapat 9 kasus kecurangan.
"Kasus kecurangan itu terjadi sejak tanggal 23 April ada 9 kasus yang tercatat, (pada) 24 April ada 5 kasus," kata Ketua Tim Penanggungjawab Panitia SNPMB 2025 Eduart Wolok dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Eduart menjelaskan tindakan kecurangan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya penggunaan perangkat keras seperti kamera, telepon seluler, hingga menggunakan perangkat lunak seperti remote desktop.
Meskipun jumlah terduga pelakunya terbilang sedikit, yakni 0,0071 persen dari 860.976 peserta, ia menegaskan Panitia SNPMB tidak akan tutup mata dalam menghadapi hal tersebut.
"Persentasenya sangat kecil, tetapi tugas kami tidak akan menolerir yang sekecil itu. Karena dengan berbagai modus yang lebih canggih, apakah ini merupakan model atau motif yang bukan perseorangan dan sebagainya ini sedang kita investigasi," ujarnya.
Lebih lanjut Eduart mengatakan, panitia telah melakukan mitigasi dengan menyiapkan alat pendeteksi metal di seluruh pusat pelaksanaan UTBK 2025.
Namun demikian, ia menyadari pemanfaatan dan pengawasannya masih harus ditingkatkan kembali, mengingat masih adanya sejumlah peralatan terlarang yang ditemukan panitia dalam pelaksanaan UTBK 2025 kali ini.
"Bahkan sampai kemarin itu kita bisa menemukan ada handphone yang ditempel di badan dan sebagainya, di sepatu juga ada. Kita sudah punya sebenarnya bukti-bukti dan gambar-gambarnya," kata dia.
Baca Juga: Lulusan Paket C Bisa Kuliah! Begini Cara Daftar SNPMB 2025
"Tetapi yang perlu diingat bahwasannya niat untuk mencurangi pelaksanaan UTBK ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak memberikan dampak atau bisa kita mitigasi sehingga tidak mengganggu jalannya UTBK," Eduart menambahkan.
Eduart mengungkapkan berbagai dinamika tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan, agar pelaksanaan UTBK mendatang bisa berjalan tanpa kecurangan.
Ia mengimbau kepada seluruh calon peserta untuk tidak tergoda iming-iming berkuliah di tempat impian, namun menggunakan cara yang ilegal.
Eduart juga mengimbau kepada orang tua calon peserta UTBK untuk tidak usah resah terkait isu kebocoran soal. Ia menjamin pelaksanaan UTBK tetap dilakukan secara adil.
"Kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran untuk (tindakan) ini yang tidak bisa dibenarkan," ucap Eduart Wolok.
Laporkan Pelaku Kecurangan
Tag
Berita Terkait
-
Pendaftaran UTBK Ditutup, Peserta Diminta Cek Kembali Lokasi Ujian dan Syarat Pembayaran
-
Ada TKA, Mulai 2026 SNPMB Jalur Prestasi Tak Lagi Pakai Nilai Rapor
-
Cara Cek Daya Tampung SNBP 2025 Seluruh Kampus di Portal SNPMB
-
Apa Gap Year Bisa Ikut SNBP 2025? Ini Syarat Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Lulusan Paket C Bisa Kuliah! Begini Cara Daftar SNPMB 2025
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur