Suara.com - Anggota PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut menanggapi isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ganjar menilai jika isu itu terkait kunjungan para menteri ke rumah mantan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang biasa.
Dia juga menyoroti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya pernyataan Trenggono yang menyebut Jokowi masih sebagai bosnya adalah sebuah kelakar atau candaan.
"Orang menyebut bos saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan," kata Ganjar ditemui wartawan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (26/4/2024).
Kendati demikian, lanjutnya, jika suatu pemerintahan tidak dalam satu titik, presiden pasti segera mengendalikannya.
"Bahwa siapapun yang ada di republik ini maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden," ujarnya.
Menurut dia, tidak boleh ada matahari kembar dalam suatu pemerintahan.
"Maka matahari kembar itu enggak boleh ada. Toh, asumsi-asumsi atau nasir-nasir yang ada saya kira presiden segera harus mengambil alih," katanya.
Sebagaimana diketahui, isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah jajaran menteri Prabowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo pada saat lebaran Idulfitri lalu di Solo, Jawa Tengah.
Adapun beberapa menteri itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Rocky Gerung Puji Purnawirawan TNI Desak Gibran Lengser: 'Batin Mereka Masih Sangat Berani!'
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Trenggono yang berkunjung pada 11 April menyebut kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Kata dia, meski Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi tetap dianggapnya sebagai bos.
"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Ya kemajuan KKP," tuturnya.
Isu matahari kembar pun pertama kali disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani, Jumat (11/4) lalu.
Dia mengingatkan, kepala negara saat ini adalah Prabowo Subianto. Meski Prabowo, katanya, tak akan tersinggung dengan kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW