“Bagi saya aspek kemanusiaan itu di atas hukum, karena hukum yang bersifat normatif itu pun belum tentu benar secara kemanusiaan,” ujar Dedi.
“Saya ini orang yang memimpin dengan hati bukan pikiran, saya selalu bicara tentang cikal bakal, nggak usah bicara masa lalu setiap orang punya trauma masa lalu, tidak usah juga mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya, saya tidak pernah melakukan, secara normatif itu benar. Bagi saya ini kalau terus-terusan tidak akan pernah berakhir, kedua-duanya meninggalkan luka, yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan emosi,” sambungnya.
Di akhir forum itu Dedi berharap pihak manajemen Taman Safari bisa terketuk hatinya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
“Sudahlah, saya minta mengetuk hati jajaran Taman Safari, bisa enggak sih bicara baik-baik, bertemu secara kekeluargaan, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami berikan untuk mengobati luka yang disebabkan oleh orang lain,” urainya.
“Kalau kita memberi karena kesalahan kita itu biasa, tapi kalau kita memberi membantu karena kesalahan orang lain itu Namanya derma, biar Bogor leluhurnya juga Bahagia,” harap Dedi Mulyadi.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu