Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Bantahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5/2025).
Prabowo menekankan, bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," kata Prabowo.
Bahkan tidak hanya Jokowi, Prabowo menegaskan sikap serupa ia lakukan dengan para presiden terdahulu, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah," kata Prabowo.
"Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa," kelakar Prabowo.
Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode. Prabowo turut menyinggung ihwal polemik ijazah.
Baca Juga: Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet, Prabowo Sapa 'Hei', Gibran Beri Senyum
"Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?" kata Prabowo.
Sidang Kabinet Paripurna
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna, Senin sore ini. Agenda kepala negara tersebut diketahui dari kedatangan para anggota Kabinet Merah Putih di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi kehadirannya di Istana Kepresidenan untuk datang Sidang Kabinet Paripurna.
"Paripurna," kata Dadan, Senin (5/5/2025).
Meski datang lebih awal, Dadan menyampaikan Sidang Kabinet Paripurna akan dimulai pukul 15.30 WIB.
Berita Terkait
-
Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet, Prabowo Sapa 'Hei', Gibran Beri Senyum
-
Mensos Sebut Pemberian Gelar Pahlawan untuk Marsinah Tak Bisa Tahun Ini, Apa Alasannya?
-
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Sore Ini, Yusril hingga Raffi Ahmad Merapat ke Istana
-
Purnawirawan TNI Minta Gibran Dicopot: Jokowi Santai, Sebut Itu...
-
Jaksa Kasus Ijazah Jokowi Tak Punya Dokumen Asli, Eggi Sudjana: Adanya Cuma Fotokopi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara