Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Bantahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5/2025).
Prabowo menekankan, bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," kata Prabowo.
Bahkan tidak hanya Jokowi, Prabowo menegaskan sikap serupa ia lakukan dengan para presiden terdahulu, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah," kata Prabowo.
"Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa," kelakar Prabowo.
Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode. Prabowo turut menyinggung ihwal polemik ijazah.
Baca Juga: Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet, Prabowo Sapa 'Hei', Gibran Beri Senyum
"Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?" kata Prabowo.
Sidang Kabinet Paripurna
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna, Senin sore ini. Agenda kepala negara tersebut diketahui dari kedatangan para anggota Kabinet Merah Putih di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi kehadirannya di Istana Kepresidenan untuk datang Sidang Kabinet Paripurna.
"Paripurna," kata Dadan, Senin (5/5/2025).
Meski datang lebih awal, Dadan menyampaikan Sidang Kabinet Paripurna akan dimulai pukul 15.30 WIB.
Berita Terkait
-
Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet, Prabowo Sapa 'Hei', Gibran Beri Senyum
-
Mensos Sebut Pemberian Gelar Pahlawan untuk Marsinah Tak Bisa Tahun Ini, Apa Alasannya?
-
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Sore Ini, Yusril hingga Raffi Ahmad Merapat ke Istana
-
Purnawirawan TNI Minta Gibran Dicopot: Jokowi Santai, Sebut Itu...
-
Jaksa Kasus Ijazah Jokowi Tak Punya Dokumen Asli, Eggi Sudjana: Adanya Cuma Fotokopi
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan