Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana memperpanjang jam operasional museum dan perpustakaan hingga malam hari tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah tersebut telah dihitung matang dan tidak akan menimbulkan pembengkakan anggaran.
Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa operasional perpustakaan tidak memakan banyak anggaran karena jumlahnya tak banyak.
Bahkan, penambahan biaya yang diperlukan juga dikatakannya tak terlalu besar.
"Yang untuk akreditasi A di Jakarta ini jumlahnya nggak banyak, cuman 34. Delapan dimiliki langsung oleh Pemprov Jakarta, sisanya di SMA, SMP, SD," ujar Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 5 Mei 2025.
"Yang delapan itu lah yang kemudian secara penuh nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta dan kami akan buka. Untuk biaya, kecil sekali lah," lanjutnya menambahkan.
Perekrutan petugas juga disebutnya tidak akan terlalu menambah beban APBD. Apalagi penugasan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dilakukan.
"Itu kan bisa dengan cara apalagi di-ASN-kan atau PPPK. Kalau PPPK kan bisa kapan aja diinikan (ditugaskan). Dan kebutuhannya kan tidak terlalu banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyoroti rencana Gubernur Pramono yang ingin memperpanjang jam operasional museum dan perpustakaan di Jakarta hingga jam 23.00 WIB.
Baca Juga: Pramono Anung Serius Kaji IPO PAM Jaya, Targetkan Dana Segar Rp8 Triliun
Justin mengingatkan kepada Pramono untuk tidak menambah anggaran museum dan perpustakaan hingga membengkak.
Sebab, bertambahnya waktu operasional tersebut pasti membutuhkan penambahan jumlah pegawai hingga biaya operasional.
"Kalau mau buka malam, sesuai kebutuhan saja. Dibutuhkan atau tidak. Membeludaklah kunjungan warga ke perpustakaan daerah. Jangan ini jadi pos anggaran baru lagi," kata Justin kepada wartawan, Minggu, 4 Mei 2025.
Lagipula, menurut Justin, saat ini kebanyakan pengunjung museum dan perpustakaan di Jakarta dipancing dari program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemprov DKI.
"Banyak anak-anak sekolah yang bahkan dibiayai oleh Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan juga. Bahkan kalau yang dari Pulau Seribu, kalau ke sini disediain juga transportasinya. Jadi pengunjungnya enggak organik," tutur Justin.
Platform Digital
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!