Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan telah ada sekitar 8.000 anak yang menjadi calon siswa Sekolah Rakyat. Namun, ribuan anak itu nantinya bakal diseleksi secara administratif untuk dipastikan mereka benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sekarang sudah ada 8 ribu lebih mungkin di data kami, siswa-siswa yang mungkin nanti menjadi bagian dari calon siswa di sekolah rakyat," kata Gus Ipul ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Ribuan calon siswa itu akan ditempatkan di sejumlah titik Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang menggunakan gedung aset Kementerian Sosial atau Kemensos. Kekinian sudah ada 65 unit sekolah yang bangunannya sudah siap.
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses seleksi calon siswa itu masih berlangsung sampai sekarang. Hingga nantinya hasil seleksi itu akan dilapirkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Semuanya nanti akan kami laporkan ke presiden terlebih dahulu tentang kesiapan di titik-titik yang sudah kami tetapkan sebelumnya," imbuhnya.
Gus Ipul memastikan kalau proses seleksi itu tidak akan memperberat calon siswa serta keluarganya. Sehingga tidak akan ada tes kemampuan akademik terhadap setiap calon siswa.
"Nanti ada tes administrasi, kemudian cek kesehatan. Hanya itu saja," ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan Kemensos bahwa dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 lokasi Sekolah Rakyat hingga akhir kuartal ini. Penambahan lokasi itu memungkinkan capaian daya tampung di Sekolah Rakyat jadi mencapai 10.000 siswa.
Sesuai dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Baca Juga: Lokasi Bertambah, Kemensos Proyeksi 10 Ribu Siswa Miskin Masuk Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
Menggunakan Aset Kemensos
Diberitakan sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?