Kapolda Metro Jaya Turun Langsung Temui Ojol Sebelum Lakukan Negosiasi dengan Kemenhub

Meski demikian, belum ada respons langsung dari pihak aplikator terkait tuntutan demonstran saat berita ini ditulis.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, juga didesak untuk lebih aktif terlibat dalam pembentukan regulasi khusus transportasi daring.

Dalam aksi ini, para demonstran menuntut 4 hal utama yang selama ini dinilai mengabaikan hak mereka, di antaranya:

1. Kenaikan Tarif Penumpang: Para pengemudi menilai bahwa tarif dasar yang diterapkan aplikator terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya operasional harian seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan pokok mereka. Kenaikan tarif dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan driver.
2. Regulasi Khusus Makanan dan Barang Roda Dua:Para pengemudi menuntut adanya regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang menggunakan sepeda motor. Mereka menyoroti beban kerja tinggi tanpa perlindungan atau kejelasan tarif dan mekanisme komisi.
3. Ketentuan Tarif Bersih untuk Roda Empat: Meski fokus aksi ini didominasi oleh driver roda dua, para pengemudi roda empat (mobil) juga ikut bersuara, menuntut ketentuan tarif bersih tanpa potongan yang tidak transparan dari aplikator.
4. Pembentukan Undang-undang Transportasi Online: Tuntutan ini mencerminkan keinginan agar keberadaan ojek online dan transportasi daring lainnya diakui secara legal melalui regulasi yang menjamin perlindungan hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta pengawasan praktik bisnis aplikator.